Parkir Digital Jadi Andalan, Pemkot Bogor Bidik PAD Naik hingga Rp11 Miliar

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin melihat penerapan parkir di Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin melihat penerapan parkir di Kota Bogor.

rekam24.com, Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus membenahi sektor perparkiran untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Digitalisasi menjadi salah satu strategi yang disiapkan untuk menekan potensi kebocoran sekaligus membuat pengelolaan parkir lebih transparan.

Pemkot Bogor mendorong integrasi data transaksi parkir secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum. Sistem tersebut dinilai penting untuk memudahkan pemerintah melakukan rekonsiliasi penerimaan sekaligus mengawasi transaksi yang masuk.

Bacaan Lainnya

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, integrasi data menjadi bagian penting dalam pembenahan sistem parkir di Kota Bogor.

Baca juga: Raperda Perparkiran Kota Bogor Bahas Parkir Minimarket, Setoran Rp25 Ribu Disorot

“Integrasi data transaksi secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum, penting untuk memudahkan rekonsiliasi penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah dari perpakiran,” kata Dedie saat memberikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu (14/10).

Menurut Dedie, pengelolaan parkir harus didukung sistem informasi yang terintegrasi sehingga pemerintah dapat memantau transaksi sekaligus mencocokkannya dengan penerimaan daerah.

Digitalisasi pembayaran juga akan diperkuat melalui pemanfaatan QRIS, kartu elektronik, hingga sensor otomatis. Namun, penerapan teknologi tersebut tetap harus diikuti tata kelola yang jelas agar pengelolaan parkir berlangsung tertib dan akuntabel.

Selain sistem pembayaran, regulasi perparkiran juga diarahkan untuk mengatur manajemen lalu lintas, pelayanan publik, standar teknis, perizinan, pembinaan hingga penertiban.

Pengaturannya akan diselaraskan dengan ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa parkir serta retribusi parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya.

Baca juga: Dishub Bogor Tegaskan Parkir di Kawasan Pemda Gratis, Jukir Pungut Tarif Diminta Dilaporkan

Pemkot Bogor juga menaruh perhatian pada profesionalisme juru parkir. Mekanisme rekrutmen dan penggajian petugas dinilai perlu diatur agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional.

Penataan lokasi parkir turut menjadi bagian dari pembenahan. Pemkot mempertimbangkan penetapan kawasan pengendalian parkir di sejumlah titik yang mengalami kemacetan atau memiliki bangkitan lalu lintas tinggi.

Selain itu, fasilitas park and ride yang terintegrasi dengan transportasi massal juga masuk dalam pembahasan.

Tak hanya digitalisasi, Pemkot Bogor kini membidik penerapan parkir jam malam di sejumlah kawasan. Sedikitnya tiga lokasi dinilai potensial, yakni kawasan Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Sudirman, dan Pandu Raya.

Baca juga: Parkir Rp5.000 di Alun-Alun Kabupaten Bogor, Dishub Tegaskan Tarif Resmi dan Ada Perdanya

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, ketiga lokasi tersebut menjadi pembahasan awal karena memiliki aktivitas parkir yang cukup tinggi.

“Misalnya, Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Soedirman, dan Pandu Raya,” ungkap Jenal.

Meski demikian, Pemkot masih merampungkan pendataan titik-titik parkir yang akan masuk dalam skema parkir jam malam. Jenal menargetkan proses pendataan tersebut selesai pada pertengahan November.

Penerapan parkir malam menjadi bagian dari strategi Pemkot Bogor untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir.

Baca juga: Indonesia vs Vietnam di Pakansari: Parkir Motor Dipusatkan di Lapangan Panahan

Targetnya pun cukup signifikan. Jika tahun ini retribusi parkir ditargetkan mencapai Rp4 miliar, Pemkot Bogor membidik peningkatan hingga Rp11 miliar pada tahun depan.

“Hasil pendapatan itu bisa dikonversi jadi PAD. Dari target Rp4 miliar, tahun depan saya targetkan bisa tembus Rp11 miliar,” kata Jenal.

Dalam skema tersebut, titik parkir yang diberlakukan jam malam nantinya akan dijaga petugas resmi. Layanan parkir malam direncanakan berlangsung mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB.

Untuk mendukung kebijakan itu, Pemkot Bogor juga berencana merekrut juru parkir baru. Namun, jumlah kebutuhan petugas belum ditentukan karena pendataan titik parkir masih berlangsung.

Baca juga: Kebakaran Hotel Pullman Central Park Jakarta, Api Berawal dari Gedung Parkir

“Ya makanya kita belum berani sampaikan berapa jumlahnya. Dishub selesai mendatanya, termasuk titik yang akan diberlakukan jam malam,” terangnya.

Jenal menegaskan, pembenahan sektor perparkiran akan terus dilakukan. Menurutnya, perubahan tetap perlu dijalankan selama pemerintah memiliki ruang dan kewenangan untuk memperbaiki sistem yang ada.

“Tidak ada kata terlambat, selagi masih ada kekuatan untuk mengubahnya,” katanya.

Dengan kombinasi digitalisasi transaksi, integrasi data, penataan lokasi, hingga penerapan parkir jam malam, Pemkot Bogor berharap sektor perparkiran dapat dikelola lebih tertib sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *