rekam24.com, Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membutuhkan anggaran hingga Rp600 miliar untuk mengalihkan status sekitar 9.800 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi P3K penuh waktu pada 2027.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut membuat Pemkab Bogor berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan pengangkatan ribuan PPPK tersebut.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, mengatakan kebutuhan anggaran untuk pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu diperkirakan mencapai Rp600 miliar.
“Kebutuhan kita secara total memang Rp600 miliar ya untuk PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” ujar Wildan.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi proses pengalihan status tersebut. Namun, terdapat wacana agar pembiayaannya dapat ditanggung pemerintah pusat, khususnya untuk sekitar 9.000 pegawai.
“Kita tetap anggarkan di Pemda, tapi ada wacana dianggarkan di pusat, sekitar 9.000 pegawai,” katanya.
Wildan berharap rencana tersebut benar-benar terealisasi. Sebab, jika pembiayaan dialihkan ke pemerintah pusat, Pemkab Bogor dapat menghemat anggaran daerah hingga ratusan miliar rupiah.
“Sekitar Rp600 miliaran kalau memang iya. Jadi, mudah-mudahan sih benar-benar terlaksana ya, amin,” tambahnya.
Tahun Ini Gaji PPPK Paruh Waktu Butuh Rp300 Miliar
Baca juga: Pusat Ambil Alih Gaji PPPK Daerah 2026, Ratusan Pemda Bisa Bernapas Lega
Sementara itu, pada tahun anggaran 2026, sekitar 9.800 P3K paruh waktu di lingkungan Pemkab Bogor masih dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk memenuhi kebutuhan gaji ribuan pegawai tersebut, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran sekitar Rp300 miliar.
Adapun rencana pengalihan status menjadi P3K penuh waktu ditargetkan berlaku pada tahun anggaran 2027. Dengan kebutuhan pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp600 miliar, dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu harapan Pemkab Bogor agar proses tersebut dapat berjalan tanpa memberikan tekanan terlalu besar terhadap keuangan daerah.
