rekam24.com, Bogor – Mahkamah Agung (MA) mengungkap sejumlah pertimbangan hukum yang menjadi dasar dikabulkannya kasasi H.M. Subhan dalam perkara pembatalan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu poin penting dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut adalah keputusan majelis hakim untuk mengesampingkan eksepsi atau keberatan pihak tergugat Gibran mengenai gugatan kedaluwarsa dan kurang pihak.
Dalam pertimbangannya, MA menilai munculnya perubahan keadaan hukum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi alasan untuk tetap menguji substansi objek sengketa ijazah Gibran.
Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 dipandang sebagai notoire feiten atau fakta yang diketahui secara umum dan memiliki implikasi terhadap keberadaan objek sengketa.
MA menilai putusan MK tersebut telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum sehingga perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara.
“Bahwa dengan demikian, adanya perubahan keadaan hukum baru tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengesampingkan eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat lainnya yang diajukan dalam sengketa a quo berupa kadaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak,” demikian pertimbangan MA.
Majelis hakim juga menekankan pentingnya mengedepankan keadilan substantif dibandingkan sekadar keadilan prosedural.
Menurut MA, putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum sehingga perlu dilakukan pengujian substansi terhadap objek sengketa untuk mewujudkan sistemisasi konkret atas putusan MK.
Langkah tersebut sekaligus disebut sebagai implementasi asas ius curia novit, yakni prinsip bahwa hakim dianggap mengetahui hukum.
Baca juga: Jokowi Soal Wapres Gibran Rakabuming Raka, Kehadiran Bahlil di MKGR Tepis Isu deklarasi?
Atas pertimbangan itu, MA menyatakan keberatan-keberatan yang diajukan pihak tergugat tidak memiliki dasar hukum.
MA Persoalkan Dokumen Penyetaraan Ijazah Gibran
Selain persoalan kedaluwarsa gugatan, majelis hakim agung juga menyoroti dokumen yang digunakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Dalam putusannya, MA menyebut dokumen tersebut berupa certificate of attendance academic records dan explanation of grades, serta dokumen lainnya.
Namun, dokumen-dokumen tersebut dinilai tidak membuktikan bahwa Gibran telah berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen itu hanya menerangkan kehadiran dalam kegiatan perkuliahan.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis MA dalam pertimbangannya.
Baca juga: Gibran Rakabuming Buka Layanan Pengaduan Terbuka untuk Masyarakat di Istana Wapres
MA juga menilai penyetaraan pendidikan dengan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain ke dalam sistem pendidikan nasional harus didukung dokumen kelulusan.
Dokumen tersebut dapat berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Jika tidak disertai bukti kelulusan, proses penyetaraan dinilai sebagai tindakan yang tidak cermat karena dapat memengaruhi fakta materiil dalam penerbitan keputusan administrasi.
Atas dasar itu, MA menyimpulkan penerbitan surat keterangan oleh Dirjen Dikdasmen telah melanggar asas kecermatan formal.
“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya,” demikian bunyi petikan putusan.
MA Batalkan Putusan Pengadilan Sebelumnya
Baca juga: Camat Cibinong Siap Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran : Murid Senang
Melalui putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026.
Putusan PTTUN tersebut sebelumnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 12 Mei 2026.
MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Selain itu, tergugat diwajibkan mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA tersebut.
Putusan itu diambil dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026. Majelis dipimpin Prof. Yulius selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara MA, bersama Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto sebagai hakim anggota.
Putusan lengkap perkara tersebut telah dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju dan menjalani proses minutasi pada Selasa (10/11).
