Rekam24.com, Bogor – Peta kekuatan ekonomi di Jawa Barat kembali bergeser seiring diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026.
Di tengah ketatnya persaingan industri dan biaya hidup di kawasan penyangga ibu kota, Kabupaten Bogor mencatatkan angka yang signifikan yakni sebesar Rp 5.161.769.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan simbol bahwa Kabupaten Bogor kini semakin kompetitif dalam menarik minat tenaga kerja terampil, sekaligus memberikan tekanan bagi sektor manufaktur untuk menyesuaikan produktivitas.
Baca Juga : Bikin Merinding! Sampah Menggunung di Kaliabang Ceger Bekasi, Bau Menyengat hingga Ancaman Penyakit Warga
Meskipun Kabupaten Bogor mengalami kenaikan, ia tetap berada dalam bayang-bayang Kota Depok yang memimpin di angka Rp 5.234.341, menjadikannya salah satu daerah dengan upah tertinggi bagi pekerja urban.
Sementara itu, Kota Bogor mengekor di belakang dengan besaran Rp 5.102.835. Meski selisihnya tampak tipis, perbedaan ini mencerminkan karakteristik ekonomi masing-masing daerah; Depok yang didominasi sektor jasa dan perdagangan, serta Kabupaten Bogor yang masih mengandalkan kekuatan sektor industri manufaktur skala besar.
Berikut adalah tabel perbandingan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas:
Baca Juga : Kenapa Tahun Baru Selalu Identik dengan Kembang Api?
Perbandingan UMK 2026: Bogor vs Depok
| Wilayah | Besaran UMK 2026 (Rp) | Selisih dengan Kab. Bogor |
| Kota Depok | 5.234.341 | + Rp 72.572 |
| Kabupaten Bogor | 5.161.769 | – |
| Kota Bogor | 5.102.835 | – Rp 58.934 |
Kenaikan serentak di wilayah “Bodebek” (Bogor, Depok, Bekasi) ini diprediksi akan memicu efek domino pada kenaikan harga sewa hunian dan biaya hidup di perbatasan. Pemerintah menekankan bahwa angka ini hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun sebagai jaring pengaman sosial, sementara struktur upah bagi pekerja senior harus tetap mengacu pada performa masing-masing perusahaan.
