Rekam24.com, Bogor – Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk Keluarga dan Integritas selama tiga hari ke depan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai antikorupsi, dimulai dari lingkungan keluarga para aparatur pemerintahan.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter berintegritas bagi setiap individu yang bertugas di lingkungan Pemkot Bogor.
“Teman-teman di KPK berusaha untuk kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran di Pemerintah Kota Bogor bahwa membangun integritas itu sangat penting, mulai dari keluarga—dari suami, istri, hingga anak-anak,” kata Dedie dalam sambutan pembukaan kegiatan, Senin (26/5).
Baca Juga : Wali Kota Dedie Resmikan LBH BAS: Dorong Sinergi Pelayanan Hukum dan Penanganan Sosial di Kota Bogor
Menurut Dedie, keluarga yang kuat dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal negatif dapat menjadi penyangga moral bagi para pejabat publik. Ia mengingatkan bahwa tugas utama para ASN dan pejabat daerah adalah melayani masyarakat dengan maksimal, tanpa tergoda untuk memamerkan kekayaan atau mengejar materi secara tidak sah.
“Kita harus selesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya tanpa ada urusan di belakang kita, apalagi sampai harus mencari sumber-sumber materi yang tidak sah. Keluarga—istri dan anak-anak—harus menjadi benteng pertama,” tambahnya.
Senada dengan itu, Kepala Satuan Tugas 3 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari edukasi berkelanjutan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai antikorupsi di berbagai elemen masyarakat.
Baca Juga : Keracunan Massal di Kota Bogor, Dedie: Dua Makanan Mengandung Salmonella Dan E Coli
“Kami dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK bersama Pemkot Bogor akan melaksanakan kegiatan teknis selama tiga hari. Hari pertama fokus pada produk kreativitas keluarga, hari kedua dunia usaha antikorupsi, dan hari ketiga perempuan antikorupsi,” ungkap Friesmount.
Ia menekankan bahwa keluarga, terutama pasangan dan anak-anak dari pejabat publik, bisa menjadi pengawas internal yang mendorong hidup sederhana dan menjalankan amanah tanpa tergoda hal-hal yang merusak integritas.
“Kalau dari ibu dan anak-anak tidak banyak menuntut, ini juga pengaruh. Terkadang pejabat melakukan korupsi karena tuntutan keluarga tinggi, atau karena istri tidak kuat dengan tekanan sosial. Akhirnya suami yang menjabat mencari jalan pintas,” tuturnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha untuk menjalankan kemitraan dengan pemerintah secara bersih, serta menumbuhkan kesadaran bagi kaum perempuan agar berperan aktif dalam mendorong budaya antikorupsi di rumah dan lingkungan sosial mereka.
“Kita harapkan nilai-nilai perempuan antikorupsi mulai timbul. Karena mereka nanti akan menjadi ibu, istri, dan bagian dari masyarakat. Diharapkan Kota Bogor mampu melaksanakan ini agar tidak terjadi korupsi di masa mendatang,” pungkas Friesmount.
