Rekam24.com, Bogor – Penataan sistem transportasi masal di Kota Bogor terus memicu perhatian publik. Upaya mereduksi angkutan kota (angkot) melalui konversi ke bus sedang seperti unit Biskita Trans Pakuan dinilai sebagai langkah yang tepat secara konstruktif. Namun, proses transformasi ini dinilai masih menyisakan rentetan persoalan mendasar, mulai dari kejelasan nasib BUMD, ketidakadilan subsidi, hingga buruknya perencanaan fasilitas penunjang seperti halte.
Mantan Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman menegaskan bahwa konstruksi fisik jalan di Kota Bogor memang paling ideal dilayani oleh moda transportasi berukuran sedang. Kehadiran program Buy The Service (BTS) melalui Biskita di beberapa koridor dinilai menjadi angin segar setelah Trans Pakuan selaku BUMD sempat mati suri akibat dinamika penyertaan modal.
Meski demikian, kebijakan subsidi yang saat ini dinikmati oleh operator bus memicu kritik terkait aspek keadilan bagi pelaku transportasi eksisting. Pemerintah daerah didorong untuk melepas tarif Biskita secara bertahap ke mekanisme pasar agar tercipta persaingan yang sehat dengan angkot, atau sebaliknya, memberikan insentif serupa kepada angkot.
“Secara regulasi, baik bus maupun angkot sama-sama melayani masyarakat. Fungsinya sama. Jika Biskita dibiayai atau disubsidi, maka demi keadilan, angkot juga harus mendapatkan subsidi. Baik itu berupa subsidi sparepart maupun intervensi harga. Penumpang angkot juga bayar pajak dan retribusi, mereka berhak mendapat pelayanan dan kesejahteraan yang sama,” ujarnya. Selasa (14/7/2026).
Baca Juga : Kena Razia Gabungan, Puluhan Angkot Tua di Bogor Berakhir di Kandang
Tantangan terbesar penataan transportasi di Kota Bogor diakui terletak pada peremajaan dan pengurangan angkot berusia di atas 20 tahun. Kebijakan eliminasi angkot tua kerap kali membentur penolakan keras karena menyangkut hajat hidup dan urusan “perut” ribuan sopir.
Sebagai solusi jangka panjang, skema integrasi seperti Jaklingko di DKI Jakarta dinilai menjadi percontohan terbaik yang bisa diadopsi dalam skala lebih kecil di Kota Bogor. Konsep ini menempatkan angkot bukan sebagai saingan, melainkan sebagai jaringan pengumpan (feeder).
“Konsep feeder harus dikuatkan. Angkot-angkot masuk ke jaring jalan lingkungan di daerah untuk menjemput penumpang, lalu mengantarkannya ke jalur utama yang disambut oleh Biskita atau kereta. Sistemnya harus one ticket, satu kali bayar untuk satu kali pelayanan ke mana saja. Melalui skema ini, para sopir angkot bisa digaji secara layak dan tidak perlu lagi kejar setoran,” jelasnya.
Baca Juga : Persiapan Piala AFF di Pakansari Dikebut, Perbaikan Atap Stadion Capai 50 Persen
Sementara itu, terkait kondisi internal PD Trans Pakuan yang kian memprihatinkan menyusul mundurnya Direktur Utama terakhir, pemerintah daerah diminta mengambil sikap tegas. Jika visi-misi dan goodwill anggaran pemerintah daerah tidak lagi berpihak pada BUMD tersebut, opsi pembubaran dinilai lebih realistis. Namun, pemerintah wajib menyelesaikan terlebih dahulu hak-hak karyawan dan persoalan peninggalan masa lalu secara cepat.
Selain persoalan armada dan kelembagaan, sorotan tajam juga diarahkan pada infrastruktur penunjang berupa halte Biskita yang baru dibangun di beberapa koridor utama. Desain halte saat ini dinilai terlalu minimalis dan tidak mencerminkan identitas Kota Bogor yang kaya akan perencana artistik.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan halte generasi awal yang dibangun menggunakan dana bantuan pusat atau provinsi beberapa tahun lalu. Desain halte terdahulu dianggap jauh lebih fungsional karena menyediakan ruang untuk aktivitas ticketing dan kios UMKM, yang secara tidak langsung memberikan rasa aman bagi penumpang. Sayangnya, infrastruktur lama tersebut kini terbengkalai dan kumuh akibat pembiaran.
“Saya protes keras terhadap halte yang sekarang. Sangat minimalis, apalagi ditempatkan di jalur Ring 1 seputar Istana. Halte itu adalah etalase kota, bagian dari lanskap yang dilihat banyak orang. Apakah standar minimalis ini dari APBD atau diserahkan ke vendor Biskita? Ini harus ada transparansi anggaran kepada masyarakat,” kritiknya tajam.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan faktor keselamatan di fasilitas publik, terutama masalah penerangan jalan pada malam hari.
“Faktor utama halte itu kenyamanan dan keamanan, terutama penerangan. Operasional angkutan malam hari itu menuntut titik halte harus caang (terang). Kalau haltenya gelap, masyarakat khususnya perempuan pasti akan merasa takut,” pungkasnya. (Maya Melina)
