Rekam24.com, Bogor – Denny Mulyadi akhirnya dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor pada Senin 30 Juni 2025.
Pelantikan dilaksanakan, setelah proses administrasi terpenuhi dari Badan Kepegawaian Nasional, Gubernur Jawa Barat dan Kemendagri.
Wali Kota Bogor melantik Sekda baru tersebut di Ruang Paseban Sri Baduga Balaikota Bogor, dengan dihadiri unsur Forkompimda dan juga pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Baca Juga : Deni Mulyadi Resmi Ditunjuk Jadi Sekda Kota Bogor
Dalam pesannya Wali Kota Dedie A Rachim menyampaikan agar Sekda yang baru dilantik mampu mengakselerasi program-program prioritas yang sudah ditetapkan dari penjabaran Visi Misi Kota Bogor 2025-2029.
“Peran Sekda sangat strategis dalam mengorkestrasi birokrasi, agar bergerak dan fokus pada pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bagian menuju Bogor Beres”, ujar Dedie.
Sementara itu, Denny Mulyadi yang biasa disapa Denboy menyatakan bahwa akan bekerja sesuai arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mengakselerasi program prioritas pembangunan Kota Bogor.
Baca Juga : Menuju Kursi Sekda Kota Bogor: Komitmen dan Gagasan Tiga Kandidat Unggulan
Menurut dia, ada beberapa Langkah yang akan mulai dilaksanakan dalam masa baktinya sebagai Sekda Kota Bogor.
Langkah-langkah tersebut antara lain terkait tata kelola keuangan daerah, orkestrasi tata kelola kelembagaan, dan perencanaan pembangunan.
“Langkah-langkah tersebut akan saya laksanakan secara bertahap dan terukur,” ucapnya.
Baca Juga :Pengumuman Sekda Kota Bogor Definitif Dilakukan Dalam Dua Hari ke Depan
Untuk tata kelola keuangan daerah, Sekda akan berfokus pada usaha untuk peningkatan pendapatan daerah dan juga melaksanakan belanja secara efektif dan efisien. Upaya pencapaian peningkatan pendapatan akan dilakukan dengan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, sambungnya, penguatan jejaring mitra strategis pendapatan daerah (BPN, Ikatan Notaris, Samsat, PHRI, dan Kewilayahan), insentif dan disinsentif pajak dan retirbusi daerah secara selektif, optimalisasi penagihan piutang pajak dan retribusi, serta membangun kemitraan untuk pendanaan alternatif untuk pembangunan.
Ia menyatakan bahwa Langkah-langkah tersebut yang akan menjadi sumber peningkatan pendapatan untuk dapat membiayai program-program prioritas.
“Sehebat apapun programnya, jika tidak ada uangnya, tidak akan berhasil dengan lancar,” tegas dia.
Ia menuturkan bahwa dalam tata kelola keuangan daerah. ia mengatakan, peningkatan pendapatan akan diiringi dengan langkah efektifitas dan efisiensi dalam belanja pembangunan.
“Membawa semangat efisiensi, tanpa mengurangi substansi”, ungkapnya, yang juga mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Susbtansi belanja yang dimaksud antara lain terkait mandatory spending yang terarah (Pendidikan, Kesehatan, infrastuktur, dan kepegawaian), melakukan harmonisasi alokasi anggaran pusat dan provinsi dengan APBD Kota Bogor, fokus anggaran pada janji politik dan program prioritas, serta melakukan komunikasi efektif dengan DPRD Kota Bogor untuk penyusunan anggaran dalam APBD,” paparnya.
Sementara untuk tata kelola kelembagaan. Ia menyatakan akan membangun sinergi dan kolaborasi dengan 36 perangkat daerah dan 4 BUMD serta BLUD.
Hal lain yang menjadi sorotannya adalah membangun peningkatan kapasitas SDM aparatur dengan Diklat, sekolah, pelatihan kompetensi berlisensi, dan juga penguatan peran fungsional.
“SDM birokrasi adalah ruh yang menggerakan lokomotif pembangunan”, sambungnya.
Poin lain yang diungkap Denny, dalam tata kelola kelembagaan adalah pentingnya melakukan penguatan kewilayahan. Penguatan kewilayahan yang dimaksud antara lain mengenai penguatan anggaran dan SDM wilayah, serta peningkatan sarana prasarana wilayah, baik dilevel Kecamatan maupun Kelurahan.
“Jangan sampai ada ungkapan, ujung tombak sekaligus ujung tombok”, ujarnya sambil tersenyum.
Terakhir, dalam tata kelola kelembagaan, Denny menyampaikan pentingnya penguatan penegakan Perda dan pengawasan. Untuk hal ini, langkah yang diinisiasi antara lain penerapan standar pelayanan dan SOP trantibum, Langkah-langkah terukur, bertahap dan humanis dalam penegakan Perda, menguatkan kemitraan dengan Forkopimda dalam penegakan Perda, serta yang tak kalah penting adalah membuka kanal partisipasi publik.
Selaras dengan tata kelola keuangan daerah dan tata kelola kelembagaan. Ia juga mengungkapkan pentingnya harmonisasi perencanaan pembangunan untuk saat ini dan kedepan.
Lelaki yang juga Ketua PDBI Kota Bogor, bahwa perencanaan pembangunan harus diterjemahkan secara tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS) mengacu pada Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan menjadi dokumen RPJMD 2025-2029. Selain itu, dibutuhkan juga penyelarasan dengan program-program nasional dan juga Provinsi Jawa Barat.
“Paling tidak, ada 4 program nasional yang harus diakselerasi seperti Makan Siang Bergizi, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, dan pembentukan Koperasi Merah Putih”, tegasnya.
Lebih lanjut, Denboy menyatakan, dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekda baru di Kota Bogor.
