Rekam24.com, Bogor – Rencana pengadaan mobil dinas baru Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) kini tengah menjadi sorotan tajam. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan atensi khusus dan teguran langsung terkait rencana tersebut agar tetap mengedepankan prinsip efisiensi.
Bima Arya menegaskan bahwa meskipun aturan spesifikasi teknis kendaraan dinas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), hal itu bukan berarti pemerintah daerah bisa bebas menentukan harga tanpa kontrol.
“Iya, memang Permendagri itu memberikan landasan untuk alokasi anggaran, tetapi itu hanya berbicara soal spesifikasi teknis, seperti berapa beribu CC, kapasitasnya, mesinnya, tidak spesifik tentang harga,” ujar Bima Arya Sugiarto saat memberikan keterangan.
Baca Juga : 11 Tahun Konsisten Jaga Keberagaman, Bima Arya Puji Tradisi Berbagi di Vihara Dhanagun
Teguran Langsung dari Mendagri Mantan Wali Kota Bogor ini menjelaskan bahwa seluruh kepala daerah seharusnya merujuk pada Surat Edaran (SE) Mendagri yang diterbitkan pada Februari 2025. Dalam edaran tersebut, pemerintah pusat memberikan batasan moral dan etika dalam penggunaan anggaran daerah.
“Semestinya seluruh pemerintah daerah itu berpegangan pada surat edaran dari Mendagri Februari 2025. Di situ sangat ditekankan pada asas urgensi dan asas kemanfaatan bagi warga. Jadi diminta untuk tidak berlebihan dan tentu tetap berpegangan pada prinsip efisiensi,” tegas Bima.
Bima Arya juga membeberkan bahwa Menteri Dalam Negeri sudah turun tangan langsung untuk menegur Gubernur Kaltim agar melakukan pengkajian ulang.
Baca Juga : Indahnya Toleransi, Ratusan Anak Yatim Buka Puasa Bersama di Vihara Dhanagun Bogor
“Kami sudah melakukan komunikasi dengan Pak Gubernur Kaltim. Pak Menteri juga langsung menyampaikan teguran kepada Gubernur Kaltim agar kiranya beliau mengkaji ulang, menyesuaikan kembali dengan prinsip efisiensi,” tambahnya.
Tunggu Itikad Baik Penyesuaian Harga Meski sempat menuai polemik, Kemendagri melihat ada sinyal positif dari pihak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengubah rencana pengadaan tersebut menjadi lebih sederhana.
“Kami menangkap ada itikad baik dari Pak Gubernur untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana pembelian dari mobil dinas yang harganya itu wajar, tidak berlebihan, dan tetap sesuai prinsip efisiensi,” pungkas Bima Arya.
