Rekam24.com, Jakarta – Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron di tengah momentum Iduladha 2026 menuai beragam respons publik. Selain persoalan lawatan, masyarakat juga menyoroti pembagian 1.098 sapi kurban yang dituding menggunakan anggaran APBN secara sepihak.
Menanggapi polemik tersebut, Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Prancis bukanlah kegiatan mendadak ataupun perjalanan pribadi.
“Agenda kenegaraan seperti ini disusun melalui komunikasi diplomatik antarnegara yang panjang dan terukur. Kebetulan saja waktunya bertepatan dengan perayaan Iduladha,” ujar Bahtra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/5/2026).
Baca Juga : Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20: Garuda Muda Tantang Australia Hingga Malaysia
Menurut Bahtra, kunjungan ini harus dipahami sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah kondisi geopolitik dan ekonomi global yang kian dinamis. Prancis merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di berbagai sektor penting, mulai dari pertahanan, investasi, energi, teknologi, hingga industri strategis nasional.
“Yang harus dilihat publik adalah manfaat konkret untuk bangsa, mulai dari peluang investasi, penguatan ekonomi, transfer teknologi, hingga peningkatan posisi tawar Indonesia di tingkat global. Jangan agenda negara dipersempit menjadi framing simbolis yang bernuansa politis,” jelas Bahtra.
Ia menambahkan, Prabowo sebenarnya sangat ingin merayakan Iduladha bersama masyarakat di Tanah Air. Namun sebagai kepala negara, Presiden memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan kapan pun dibutuhkan, termasuk menghormati agenda diplomatik yang telah disepakati bersama pemerintah Prancis.
Baca Juga : Gunakan Uang Pribadi, Menkeu Purbaya Tegaskan Kurban Sapi 1 Ton Bukan dari APBN
“Ini adalah bentuk pengabdian seorang kepala negara,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut.
Selain meluruskan isu lawatan ke luar negeri, Bahtra juga menjawab kritik terkait bantuan 1.098 sapi kurban yang disebut-sebut menggunakan dana APBN.
Ia menegaskan program tersebut merupakan Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang memiliki dasar hukum serta mekanisme anggaran resmi yang sah dalam sistem keuangan negara.
“Program Banmaspres ini bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam UU APBN 2026 dan dijalankan sesuai mekanisme melalui Kementerian Sekretariat Negara,” terangnya.
Bahtra juga mengingatkan bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan kebijakan baru. Program serupa sudah berjalan sejak era pemerintahan sebelumnya, termasuk pada masa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi, jangan dibangun opini seolah-olah program seperti ini baru ada di era sekarang,” pungkasnya.
