Rekam24.com, Bogor — Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan program Mandatori B50 sekaligus mendorong penyederhanaan struktur perusahaan milik negara. Arahan tersebut disampaikan saat Prabowo menerima Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Simon menyampaikan laporan mengenai perkembangan implementasi program Mandatori B50 serta kesiapan infrastruktur untuk mendukung mandatori bioetanol.
Selain membahas ketahanan energi, Presiden Prabowo juga memberikan arahan mengenai pembenahan tata kelola perusahaan negara, termasuk pengurangan sejumlah lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.
Baca Juga :Â Sokong Swasembada Pangan Era Prabowo, Pengurus ASBENINDO 2026-2031 Resmi Dilantik
Arahan penyederhanaan struktur BUMN ditujukan untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara.
Pemangkasan tersebut mencakup sejumlah lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan yang dinilai perlu ditata kembali.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola BUMN sehingga perusahaan negara dapat bergerak lebih cepat dalam menjalankan kegiatan bisnis dan mendukung kepentingan nasional.
Dalam pertemuan dengan Presiden, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga menyampaikan perkembangan program Mandatori B50.
Baca Juga :Â Sastra Winara Siap Alokasikan APBD untuk Program Astacita Prabowo Subianto
B50 merupakan campuran bahan bakar diesel dengan kandungan biodiesel sebesar 50 persen. Program tersebut menjadi salah satu bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Selain perkembangan B50, pertemuan juga membahas kesiapan infrastruktur dalam menghadapi mandatori bioetanol.
Keduanya merupakan agenda berbeda dalam kebijakan energi nasional. B50 berkaitan dengan pemanfaatan biodiesel berbasis bahan baku nabati, sedangkan bioetanol merupakan bahan bakar nabati berbasis etanol.
Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi domestik sekaligus pembenahan tata kelola perusahaan negara.
Bagi Pertamina, percepatan program B50 membutuhkan kesiapan dari sisi pasokan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga infrastruktur pendukung agar implementasinya dapat berjalan secara efektif.
Sementara itu, penyederhanaan struktur BUMN diharapkan dapat mengurangi rantai birokrasi yang terlalu panjang dan membuat pengambilan keputusan korporasi lebih efisien.
Pertemuan Prabowo dengan jajaran Pertamina di Hambalang tersebut menunjukkan bahwa agenda ketahanan energi dan reformasi tata kelola BUMN menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
