Penjurusan SMA Kembali 2027, Pakar Ungkap 3 Masalah yang Bisa Muncul

Ilustrasi penjurusan SMA. Foto: SMA Dwiwarna
Ilustrasi penjurusan SMA. Foto: SMA Dwiwarna

rekam24.com, Jakarta – Kebijakan penjurusan di jenjang SMA akan kembali diterapkan mulai tahun ajaran 2027/2028. Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini langsung menuai perhatian dari kalangan pemerhati pendidikan.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, kembalinya penjurusan SMA memiliki sisi positif. Salah satunya memudahkan guru dalam memahami bakat dan minat siswa berdasarkan kelompok pembelajaran.

Bacaan Lainnya

Dengan adanya penjurusan SMA seperti IPA, IPS, Bahasa, maupun bidang lainnya, guru dinilai dapat menyusun pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik siswa.

Baca juga: Atlet Panjat Tebing Bogor Rezky Tetap Optimistis di Porprov Jabar 2026

“Sehingga guru dapat merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kelompok siswa atau kelompok murid tadi ya apakah IPA, IPS, bahasa, agama, dan seterusnya,” ujar Satriwan kepada detikEdu, dikutip Kamis (19/11/2026).

Namun, menurutnya, penerapan kembali sistem penjurusan juga memiliki sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah.

  1. Pilihan Belajar Siswa Bisa Menyempit

Satriwan menilai penjurusan berpotensi membatasi pilihan siswa dalam mengembangkan minat dan kompetensinya.

Baca juga: Uji Coba AI Indonesia di Kota Bogor, Transformasi Sekolah Pintar Berbasis Efisiensi Energi dan Manajemen

Jika sistem lama kembali diterapkan dengan pilihan utama IPA, IPS, dan Bahasa, siswa dinilai tidak memiliki keleluasaan yang cukup untuk mengombinasikan berbagai bidang ilmu sesuai minat dan kebutuhan masa depan.

“Tentu ini akan mempersempit pilihan-pilihan murid tadi ya di dalam proses pembelajaran,” katanya.

  1. Dinilai Kurang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kebutuhan industri yang semakin membutuhkan kompetensi lintas disiplin.

Satriwan mencontohkan sektor ekonomi digital yang tidak hanya membutuhkan kemampuan matematika, tetapi juga pemahaman ilmu sosial.

Baca juga: Menko PMK: Revitalisasi Sekolah Dilakukan Bertahap, Digitalisasi Tingkatkan Antusiasme Siswa

“Misalnya bidang ekonomi digital gitu ya, itu membutuhkan kemampuan dasar matematika ya kemudian ada ilmu sosialnya juga gitu,” ujarnya.

Karena itu, pembagian siswa hanya ke dalam tiga kelompok besar seperti IPA, IPS, dan Bahasa dinilai berpotensi membatasi pengembangan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja modern.

“Sehingga kebijakan penjurusan yang hanya ada tiga tadi yang saya katakan di SMA, misalnya IPA, IPS, Bahasa ini akan mempersempit pengembangan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja modern,” imbuhnya.

  1. Sekolah Harus Siapkan Guru dan Fasilitas

Penerapan kembali penjurusan juga membutuhkan kesiapan sekolah, baik dari sisi tenaga pendidik maupun sarana pembelajaran.

Menurut Satriwan, sekolah perlu memiliki fasilitas yang memadai, termasuk laboratorium dan media pembelajaran yang mendukung masing-masing bidang.

Baca juga: Kemensos Jaring 400 Anak Jalanan, Diajak Masuk ‘Sekolah Rakyat’

“Kekurangan fasilitas pembelajaran yang memadai, laboratorium yang kurang gitu ya kemudian juga media pembelajaran yang minim di sekolah tersebut,” katanya.

Selain fasilitas, kebutuhan guru sesuai mata pelajaran juga menjadi persoalan yang harus diperhatikan.

Kemendikdasmen didorong menyiapkan rekrutmen guru sesuai kebutuhan pembelajaran sekaligus meningkatkan anggaran pendidikan untuk mendukung penerapan sistem tersebut.

“Dari aspek anggaran, kemudian aspek pengadaan, ya, rekrutmen guru dan sebagainya. Karena berkaca kepada implementasi Kurikulum Merdeka selama kurang lebih 5 tahun ini di mana penjurusan tidak ada lagi ini kemudian memberikan tantangan tersendiri kepada sekolah,” jelasnya.

“Karena menghadirkan mata pelajaran tertentu itu harus didasarkan kepada ketersediaan guru,” imbuhnya.

Menurut Satriwan, pengembalian penjurusan SMA pada akhirnya tidak cukup hanya dengan menetapkan kembali kelompok IPA, IPS, dan Bahasa. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan sekolah, guru, fasilitas, serta memastikan sistem tersebut tetap mampu menjawab kebutuhan kompetensi siswa di masa depan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *