Rekam24.com – Sejumlah akademisi dari berbagai institusi pendidikan di Kabupaten Bogor menyoroti pentingnya pengawalan terhadap kinerja 100 hari pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor.
Pengawalan ini dinilai krusial mengingat kinerja awal DPRD yang bertepatan dengan momentum politik Pilkada 2024, serta dinamika baru yang dihadapi DPRD saat ini.
Dalam catatan diskusi yang digelar oleh para akademisi, disebutkan beberapa alasan mengapa pengawasan terhadap kinerja DPRD selama 100 hari pertama sangat penting.
Baca Juga : Tanah Longsor di Pabuaran, Bojonggede: 5 Kios Terdampak, Dua Orang Luka-Luka
Pertama, 100 hari pertama DPRD bertepatan dengan tahun politik, menjelang Pilkada 2024. Kondisi ini diyakini akan mempengaruhi arah dan kebijakan yang diambil oleh para anggota DPRD.
“Pada tahun politik, arah kebijakan kerap disesuaikan dengan kepentingan politik jangka pendek, sehingga pengawasan publik harus diperketat,” kata Yusfitriadi.
Selain itu, lebih dari 50 persen anggota DPRD Kabupaten Bogor merupakan wajah baru. Kehadiran anggota baru ini, menurut akademisi, membutuhkan peningkatan kapasitas serta pemahaman mendalam mengenai fungsi legislatif, sehingga mereka tidak hanya mengikuti arus politik yang ada, tetapi benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Satu periode pemerintahan sebelumnya tidak menghadirkan kepemimpinan yang kuat, sehingga banyak permasalahan daerah yang tidak terselesaikan. DPRD kali ini harus mampu memperbaiki kondisi tersebut dengan kinerja awal yang baik untuk mengembalikan kepercayaan publik,” lanjut Yusfitriadi
Baca Juga : Penemuan Dua Jenazah di Garasi Cijayanti Bogor, Diduga Keracunan Karbon Monoksida
Kondisi Politik Nasional Yang Disruptif,
Kondisi politik nasional yang tengah mengalami perubahan disruptif juga menjadi alasan lain pentingnya pengawalan terhadap DPRD. Masyarakat membutuhkan kepastian kinerja, kenyamanan, dan keamanan dalam menjalankan pemerintahan.
Performa awal DPRD dinilai akan menjadi indikator penting dalam memberikan jaminan kepada publik bahwa Kabupaten Bogor berada di jalur yang benar menuju pembangunan yang stabil.
Rekomendasi dan Solusi
Akademisi menawarkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat peran DPRD Kabupaten Bogor dalam 100 hari pertama ini:
Baca Juga : Persikabo Siap Tempur di Laga Tandang Perdana Melawan PSPS Riau
Penguatan Kelembagaan Legislatif
DPRD harus memperkuat perannya dalam merumuskan kebijakan yang pro rakyat serta menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih baik. Penguatan ini diharapkan bisa membangun fondasi yang kuat bagi periode selanjutnya.
Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD
Akademisi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota DPRD, terutama bagi mereka yang baru, agar lebih siap menghadapi tugas legislatif yang semakin kompleks.
Pengawalan Ketat dari Akademisi dan Masyarakat
Akademisi juga menegaskan bahwa peran aktif masyarakat, media, dan kalangan pendidikan sangat diperlukan untuk mengawal kinerja DPRD.
Baca Juga : Sertijab dan Pisah Sambut Kepala Lembaga Kemasyarakatan Kelas II/A Paledang Bogor Berlangsung Khidmat
“Kita tidak bisa membiarkan DPRD bekerja tanpa pengawasan ketat, terutama di masa awal yang menentukan ini,” ungkap salah satu peserta diskusi.
Laporan berkala kepada Publik
DPRD diharapkan dapat memberikan laporan berkala kepada publik terkait perkembangan kinerja mereka, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Membangun Komunikasi Yang Produktif Dengan Stakeholder
DPRD perlu menjalin komunikasi yang produktif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, untuk mendukung terciptanya kebijakan yang solutif.
Fakta Integritas untuk Hindari KKN
Setiap anggota DPRD diharapkan menandatangani fakta integritas yang mengikat mereka untuk menjauhi segala bentuk perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Ketaatan Terhadap Hukum dan Etika
Akademisi juga menyoroti pentingnya ketaatan terhadap hukum, etika, dan moral dalam menjalankan tugas legislatif. “Penegakan aturan dan pengawasan internal harus berjalan maksimal untuk menjaga kredibilitas DPRD,” imbuhnya.
Baca Juga : Pengakuan Mbah Siti Punya 50 Suami, Setiap Minggu Lima Suami Datang Ke Rumah
Pemahaman Nomenklatur POKIR
Pemahaman mendalam terkait Pokok Pikiran (POKIR) sangat diperlukan, sehingga DPRD tidak hanya melihatnya sebagai proyek tanpa kejelasan.
Studi Banding yang Efektif
Studi banding yang dilakukan oleh DPRD harus efektif, efisien, produktif, dan memberikan solusi nyata bagi pembangunan daerah, bukan sekadar formalitas.
Dengan pengawasan ketat dari akademisi, diharapkan DPRD Kabupaten Bogor dapat memberikan kinerja optimal yang tidak hanya sesuai dengan harapan publik, tetapi juga mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.
