Rekam24.com, Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan bahwa langkah penataan kawasan trotoar di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, murni dilakukan demi kepentingan publik dan keselamatan umum. Kawasan tersebut dinilai memiliki risiko tinggi karena menyangkut saluran air di bawahnya yang rawan menyumbat dan memicu kecelakaan.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan bahwa di lokasi tersebut pernah terjadi insiden yang merenggut korban jiwa akibat terseret arus air. Kondisi di bawah lapak pedagang tanaman saat ini juga dipenuhi tumpukan sampah yang menyumbat aliran air.
“Ternyata di situ, di bawah mereka, ada tumpukan sampah yang tersendat. Terus harus diapain? Dibersihin. Jadi jangan sok kebelet viral. Kasihan orang tuh kerja semua kok. Kalau menghujat mah gampang,” ujar Dedie saat memberikan keterangan kepada media.
Baca Juga : Tanpa Jay Idzes, Mathew Baker Promosi ke Timnas Senior Lawan Oman dan Mozambik
Dedie menjelaskan, berdasarkan kesepakatan awal, lahan trotoar yang digunakan oleh para pedagang kembang merupakan aset negara. Oleh karena itu, pemerintah memiliki hak penuh untuk mengambil alih fungsi lahan tersebut kapan saja demi kepentingan masyarakat luas.
“Sebetulnya tidak ada kewajiban kita untuk relokasi. Pada saat pemerintah membutuhkan lahan tersebut untuk kepentingan publik, keselamatan umum, setiap saat kita bisa pakai,” tegasnya.
Meski secara regulasi pemerintah tidak diwajibkan menyediakan tempat baru, Pemkot Bogor tetap memberikan solusi atas dasar kemanusiaan. Para pedagang tanaman dari Jalan Dadali akan diarahkan untuk menempati kawasan Regional Ring Road (R3) yang memang sudah dikenal sebagai sentra pedagang tanaman hias.
Baca Juga : Suasana Khidmat Presiden Prabowo Lepas Jenazah Ryamizard Ryacudu ke Kalibata
“Cuma kan kita kadang-kadang harus pakai hati nurani. Oh, ada tuh di R3 kan udah jelas. Ngapain dipermasalahkan? R3 kan tukang dagang tanaman semua. Apa salahnya?” tutur Dedie.
Ia pun meminta semua pihak untuk melihat urgensi penataan ini dari kacamata keselamatan lingkungan, bukan justru membelokkannya menjadi isu lain di media sosial. Terlebih, debit air di saluran tersebut kerap meluap dan membahayakan keselamatan jika terus dibiarkan tanpa pembersihan.
“Kita mah negara, punya pikiran, punya aspek. Satu sisi aspek pemerintah, aspek kepentingan publik. Satu lagi ada aspek masyarakat yang mungkin terdampak. Tapi di Dadali itu ada korban dan kita nggak mau ada korban lagi. Mau nunggu korban lagi? Nggak, jangan,” pungkasnya.
