Rekam24.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggerakan jajaran kecamatan hingga kelurahan untuk menangani stunting. Bahkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bogor juga turun langsung mencari langkah terbaik intervensi stunting.
Hubungan antara sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama dalam penanganan stunting dan program Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari buang air besar sembarangan sangatlah penting. Hal itu ternyata berkorelasi erat.
“Pada saat ini kami mengevaluasi data stunting, ternyata stunting beririsan dengan kondisi fisik lingkungan yang kumuh. Di daerah yang ODF-nya tinggi, angka stunting juga tinggi. Makanya, pendekatan sanitasi menjadi sangat penting dalam penanganannya,” ujar Syarifah saat Evaluasi dan Monitoring TPPS di Bogor Creative Center (BCC) belum lama ini.
Baca Juga : Polresta Bogor Kota Usut Tuntas Dugaan Penganiayaan Siswa oleh Oknum Guru
Dirinya menegaskan pentingnya implementasi yang konsisten dan komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk mempercepat penanganan ODF. Oleh karena itu, Pemkot Bogor telah membentuk tim khusus percepatan penurunan ODF.
“Kami telah bergerak secara bertahap, dimulai dari dua kelurahan yang telah ODF, kemudian bertambah menjadi 18, dan ke depannya akan ada lebih banyak lagi kelurahan yang dibantu,” ungkapnya.
Begitu juga terkait stunting. Ekspos di hadapan semua lurah dan OPD pendampingnya. Ada dua target sasarannya.
Baca Juga : Rekkam Art Festival 2024: Merayakan Seni dan Budaya di Alun-Alun Bogor
‘’Pertama, menurunkan stunting, kedua, keluarga berisiko stunting tidak menjadi stunting alias tidak ada stunting baru,” ujar Syarifah.
Syarifah mengatakan, pada ekspos ini camat menampilkan data-data stunting berdasarkan by name by address setiap anak di bawah umur dua tahun (Baduta). Dari data ini akan terlihat anak-anak mana yang sudah atau yang belum diintervensi, baik dari corporate social responsibilities (CSR), pemberian makanan tambahan, dan lainnya.
“Setiap anak punya persoalan kasus yang berbeda-beda. Misalnya, ada anak yang belum punya Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS, ada juga faktor risiko dari orang tua. Pendekatan ini diharapkan bisa menurunkan stunting dan mencegah stunting baru,” jelasnya.
Ia menerangkan, strategi penurunan stunting dengan intervensi langsung kepada Baduta ini menjadi fokus perhatian kelurahan dan kecamatan. Sementara itu, keluarga berisiko stunting yang lain, seperti Calon Pengantin (Catin), Ibu Hamil (Bumil), dan Ibu Menyusui (Busui), diintervensi jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan puskesmas yang memang sudah memiliki program untuk penambahan vitamin dan pemeriksaannya.
“Provinsi Jawa Barat menargetkan 15 persen penurunan stunting selama enam bulan ini, tapi target ini sangat berat karena penurunan 0,5 persen saja dilakukan selama satu tahun penanganan,” ucap Syarifah.
“Data keseluruhan angka stunting pada 2022, dari 2.300 anak stunting, turun menjadi 1.808 anak. Di data penimbangan bulan Agustus 2024, angka stunting kembali turun menjadi 1.588 anak atau turun 2,3 persen,” sambungnya.
