Rekam24.com, Bogor – Pemerintah Kota Bogor langsung bergerak cepat menyikapi kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, turun langsung ke lapangan dan memastikan penanganan serta pengawasan dilakukan secara menyeluruh.
“Saya mewakili Pemkot, sudah berkomunikasi dengan Pak Wali yang sedang tugas luar. Kami sudah datang ke Yayasan Bina Insani dan berdiskusi dengan pihak terkait,” kata Kang Jenal saat ditemui usai meninjau lokasi, Kamis (9/5).
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, lanjut Jenal, saat ini tengah memeriksa sampel makanan, air, peralatan makan, dan muntahan pasien di Labkesda. Hasilnya diperkirakan keluar hari Minggu.
“Tujuannya agar bisa diketahui pasti penyebab utamanya. Kita tidak bisa menyimpulkan buru-buru. Dari 3.000 porsi, sekitar 171 siswa mengalami gejala. Jadi harus benar-benar dicek dari berbagai sisi,” ujarnya.
Jenal juga menegaskan, meski dapur bukan ranah kewenangan langsung Pemkot, keselamatan dan kenyamanan anak-anak tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Ia juga memastikan, seluruh biaya pengobatan para siswa yang terdampak akan ditanggung oleh Pemkot Bogor melalui Dinas Kesehatan.
“Kami juga akan jenguk langsung siswa yang dirawat di RS Hermina dan RS Islam. Kami ingin hadir memberikan semangat, juga memastikan mereka tidak terbebani biaya,” tambahnya.
Terkait kekhawatiran masyarakat soal kualitas makanan ke depan, Kang Jenal menekankan pentingnya evaluasi SOP, termasuk waktu uji organoleptik sebelum makanan dikonsumsi. Ia menyebut, bisa saja waktu distribusi terlalu lama dari saat makanan diuji.
“Kita harus evaluasi apakah makanan diuji di dapur tapi baru dimakan berjam-jam kemudian. Ini bisa memengaruhi kualitas makanan,” katanya.
Menjawab isu soal kebersihan dapur, Kang Jenal mengingatkan agar tidak saling menyalahkan.
“SOP dapur itu sudah ada standarnya. Tapi memang harus lebih dijaga lagi. Kita semua harus saling mendukung agar program nasional ini berjalan baik,” ujarnya.
Sementara itu penanggung Jawab SPPG Bosowo Bina Insani, Eko Arianto juga menyampaikan permohonan maaf dan komitmen untuk terus mengevaluasi. Ia memastikan koordinasi terus dilakukan dengan Badan Gizi Nasional dan Pemkot Bogor.
“Kami sudah serahkan sampel makanan ke lab, dan terus memantau kondisi siswa. Distribusi makanan tetap berjalan untuk siswa yang tidak mengalami gejala,” jelasnya.
Untuk status KLB (Kejadian Luar Biasa), Pemkot masih menunggu hasil laboratorium dan keputusan resmi dari pimpinan.
“Secara situasi mungkin iya, tapi penetapan resmi butuh SK dan dasar hasil lab. Kita tunggu dulu,” tutup Kang Jenal.
