Rekam24.com, Bekasi – Komisi II DPRD Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mempercepat modernisasi angkutan kota (angkot). Langkah ini dinilai mendesak guna menyiasati dampak kenaikan harga BBM non-subsidi yang kian membebani masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menilai momentum kenaikan harga BBM ini harus menjadi titik balik perbaikan sistem transportasi publik. Tujuannya, agar masyarakat memiliki alternatif moda transportasi yang layak selain kendaraan pribadi.
“Kalau bicara terkait BBM, artinya transportasi publik menjadi mendesak. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana pemerintah pusat dan daerah bisa mencarikan solusi konkrit,” ujar Latu.
Baca Juga : Pasokan Aman, PLN UP3 Bogor Batalkan Rencana Pemadaman Listrik Berkala
Latu menambahkan, migrasi masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum hanya akan terjadi jika kualitas layanannya ditingkatkan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana transportasi di Kota Bekasi wajib dibenahi agar lebih memikat.
Ia kemudian mencontohkan keberhasilan daerah lain dalam mentransformasi transportasi publiknya, seperti sistem Jaklingko di Jakarta atau Warawiri. Sementara saat ini, Kota Bekasi baru memiliki layanan Trans Bekasi dengan koridor yang masih sangat terbatas.
“Yang utama adalah bagaimana angkot di Kota Bekasi bisa bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Kalau ini berhasil dilakukan, masyarakat tentu akan sangat diuntungkan,” imbuhnya.
Terakhir, Latu meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi tidak cepat berpuas diri dengan hanya mengandalkan Trans Bekasi. Dishub dituntut aktif mendorong modernisasi angkot agar menjadi moda transportasi yang nyaman, efisien, dan kembali menjadi primadona masyarakat. (Adv)
