Rekam24.com, Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus melanjutkan pembangunan di berbagai sektor dengan memprioritaskan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan infrastruktur jalan. Program tersebut dilakukan secara bertahap sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah besarnya kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan pada 2025 Pemkab Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor telah merealisasikan renovasi sebanyak 3.750 rumah tidak layak huni. Meski demikian, jumlah tersebut belum mampu menuntaskan seluruh kebutuhan karena masih terdapat sekitar 24 ribu rumah yang membutuhkan perbaikan.
“Di tahun 2025 kami bersama DPRD Kabupaten Bogor telah melakukan renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 3.750 unit. Kenapa masih ada yang bertanya? Karena rumah yang harus kami benahi jumlahnya mencapai sekitar 24 ribu unit,” ujar Rudy.
Baca Juga : Nomor 12 Baru Millwall: Elkan Baggott Tandai Debut dengan Kemenangan
Ia menjelaskan, program tersebut kembali dilanjutkan pada 2026 dengan target renovasi sekitar 3.750 rumah. Namun, besarnya jumlah RTLH yang masih harus ditangani membuat penyelesaiannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Selain sektor perumahan, Pemkab Bogor juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan. Rudy menyebutkan, pada 2025 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp140 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah Parung Panjang dan Rumpin. Sementara jika ditambah penanganan di Kecamatan Nanggung dan sejumlah wilayah lainnya, total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp300 miliar.
Menurutnya, anggaran tersebut belum dapat menjangkau seluruh ruas jalan yang membutuhkan perbaikan karena panjang jalan yang harus ditangani masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan fiskal daerah dalam satu tahun anggaran.
Baca Juga : Tersangka Bareng Febrie Adriansyah, Ini Rekam Jejak Advokat Don Ritto
Rudy menegaskan, keberhasilan pembangunan Kabupaten Bogor tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kolaborasi menjadi modal utama untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 6,19 juta jiwa, tersebar di 416 desa dan 19 kelurahan.
“Hari ini kekuatan terbesar bukan hanya kekuatan fiskal. Kekuatan terbesar kita adalah kolaborasi dan sinergi bersama seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Membangun Bogor tidak bisa sendirian, kita membutuhkan kebersamaan,” tegas Rudy.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pembangunan daerah. Menurut Rudy, percepatan pembangunan hanya dapat terwujud apabila pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat saling bersinergi dalam membangun Kabupaten Bogor yang lebih maju dan sejahtera.
