Rekam24.com, Bogor – Pemerintah Kota Bogor tengah mematangkan skema penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap penyesuaian dengan aturan yang sudah ada di lingkungan Pemkot Bogor.
“Yang pertama, pemerintah kota merespons arahan dari pemerintah pusat terkait WFH dalam rangka efisiensi, terutama sumber daya energi yang masih bergantung pada BBM impor,” ujarnya.
Baca Juga : Curhat Ibnu Jamil, Tak Mudah Bangun Kedekatan dengan Anak Laki-lakinya
Ia menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menentukan unit mana yang dapat menerapkan WFH tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Kami akan coba melakukan pemetaan OPD mana yang nantinya diprioritaskan untuk bisa melaksanakan WFH,” katanya.
Selain itu, Pemkot Bogor juga berencana memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik guna mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.
Baca Juga : Krisjiana Baharudin Ungkap Pengalaman Mengerikan: Organ Dalam Rusak
“Dalam jangka pendek, kami akan menguatkan pemerintahan berbasis elektronik agar pelaksanaan WFH ini efisiensinya terlihat,” ungkapnya.
Untuk skema awal, WFH direncanakan diterapkan satu hari kerja dalam sepekan. Namun, kebijakan tersebut masih menunggu finalisasi serta arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Konsepnya satu hari kerja full WFH dalam satu minggu, tetapi ini masih dalam proses finalisasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, tidak semua OPD dapat menerapkan WFH secara penuh, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti kelurahan, kebinamargaan, dan sektor kesehatan.
Baca Juga : Keputusan Diambil, Maia Estianty Beber Alasan Irwan Mussry Tak Biayai Pernikahan El Rumi dan Syifa
Yang bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat tentu akan terbatas atau tetap bekerja seperti biasa,” ujarnya.
Sementara itu, untuk OPD lain yang memungkinkan, kebijakan WFH dapat diterapkan secara penuh dengan mempertimbangkan prioritas tertentu.
Pemkot Bogor juga menyiapkan langkah efisiensi pendukung, seperti pembatasan penggunaan listrik, air, hingga kendaraan dinas apabila kebijakan WFH diberlakukan.
“Kalau WFH dilakukan secara penuh, maka listrik dibatasi, air dibatasi, penggunaan kendaraan dinas juga dibatasi,” tambahnya.
Rencananya, kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 1 April mendatang. Namun, Pemkot Bogor masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat sebelum menetapkan aturan final.
Kami masih punya waktu beberapa hari untuk merumuskan dan menunggu arahan lebih lanjut,” tandasnya.
