Rekam24.com, Bogor – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Bogor, Senin (25/5/2026). Aksi yang bertepatan dengan momentum Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 ini membawa misi evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam aksinya, massa PMII membentangkan berbagai poster dan spanduk berisi kritik tajam terhadap kinerja Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.
Ketua Cabang PMII Kota Bogor, Toni Al Fazri, menegaskan bahwa perayaan HJB tidak boleh sekadar menjadi agenda seremoni tahunan. Momen ini harus menjadi ajang evaluasi total terhadap berbagai persoalan mendasar yang masih mencekik masyarakat.
Baca Juga : Kawal Aspirasi Buruh, DPRD Kota Bekasi Siap Sampaikan Tuntutan ke Pusat
“Setiap tahun Kota Bogor bersolek merayakan HJB. Namun, bagi masyarakat yang setiap hari bergelut dengan kemacetan, kesenjangan ekonomi, dan janji politik yang belum terealisasi, perayaan itu terasa hambar,” ujar Toni dalam pernyataan sikapnya.
Berdasarkan kajian PMII Kota Bogor, terdapat sejumlah data yang menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah di berbagai sektor strategis:
Pendidikan: PMII menyoroti angka putus sekolah yang mencapai 10 ribu anak serta carut-marut PPDB zonasi yang rawan manipulasi administrasi, seperti praktik titip nama pada Kartu Keluarga (KK).
Baca Juga : Akhir Pahit Era Guardiola, Manchester City Dipermalukan Aston Villa 1-2 di Pekan Terakhir
Ketenagakerjaan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor masih berada di level 8,13 persen (data evaluasi 2025–2026), menjadikannya masuk dalam lima besar tertinggi di Jawa Barat.
Kesehatan: Sulitnya masyarakat kelas bawah mendapatkan kamar rawat inap dengan dalih “kamar penuh” yang terus berulang.
Transportasi & Infrastruktur: Pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan, serta konversi angkot yang dinilai belum efektif mengurai kemacetan.
Lingkungan: Tingginya titik banjir lintasan dan longsor saat hujan deras akibat buruknya drainase, minimnya Tembok Penahan Tanah (TPT), dan menyusutnya daerah resapan air.
Sosial: Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang dinilai mencederai predikat Kota Layak Anak.
Ekonomi & Pajak: Lemahnya pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dugaan kebocoran pajak hiburan akibat belum maksimalnya penggunaan tapping box.
Atas rentetan masalah tersebut, PMII Kota Bogor melayangkan tujuh tuntutan resmi. Beberapa di antaranya adalah desak audit total PPDB zonasi, transparansi sistem kamar RS secara real-time, evaluasi kinerja dinas terkait (Disnaker, Dishub, DPUPR, DP3A, Bapenda), hingga desakan regulasi kuota 70 persen tenaga kerja lokal ber-KTP Kota Bogor.
“Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, kami siap kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar,” tegas Toni.
