rekam24.com, BOGOR – Tawaran kerja dengan gaji besar di luar negeri justru berujung petaka bagi 22 pria yang ditampung di Kabupaten Bogor. Mereka diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan nyaris diberangkatkan ke Rusia untuk dijadikan tentara bayaran.Para korban sebelumnya dijanjikan pekerjaan seperti buruh bangunan, petani buah, hingga pekerjaan lainnya di luar negeri. Namun, setelah berada di Bogor, mereka baru mengetahui rencana sebenarnya, yakni diberangkatkan ke Rusia untuk bergabung sebagai tentara bayaran.
Kasus tersebut terbongkar setelah polisi menerima informasi mengenai keberadaan para korban di sebuah penginapan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Senin (19/10/2026) sekitar pukul 23.30 WIB.
Baca juga: Kasus Penyadapan Presiden Mengarah Makar, Istana Copot Listyo Sigit
Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan dua tersangka, yakni FIK (37), warga Kota Sukabumi, dan STH (38), warga Kota Medan.
Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan, para korban rata-rata berusia di atas 30 tahun dan berasal dari sejumlah daerah di Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan.
Mereka disebut mulai direkrut sejak pertengahan 2026 melalui media sosial maupun perantara. Setelah tertarik dengan tawaran pekerjaan, para korban kemudian diarahkan ke Kabupaten Bogor untuk menjalani proses persiapan keberangkatan.
Selama menunggu proses tersebut, korban ditempatkan di sejumlah vila dan penginapan di wilayah Kabupaten Bogor. Mereka juga menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check up serta mengurus berbagai dokumen perjalanan.
“Awalnya banyak korban yang ditawari kerja konstruksi, petani buah, atau kerjaan lain di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Tapi pas sudah sampai di Bogor, baru dikasih tahu kalau mereka bakal diberangkatkan ke Rusia buat jadi tentara bayaran,” ungkap Arfan.
Selama berada di Bogor, kebutuhan para korban seperti tempat tinggal, transportasi, dan uang makan sekitar Rp50 ribu per hari disebut ditanggung oleh koordinator lapangan.
Para korban juga dijanjikan imbalan yang menggiurkan. Mereka disebut akan menerima bayaran sekitar 10.000 dolar AS ketika menandatangani kontrak tahun pertama, ditambah gaji bulanan sebesar 3.000 dolar AS.
Baca juga: Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo, Begini Kronologi dan Fakta Kasusnya
Namun, ketika ada korban yang ingin membatalkan keberangkatan, mereka justru mendapat tekanan.
Para korban diminta mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan pelaku selama proses perekrutan dan penampungan. Polisi menduga mekanisme tersebut digunakan untuk membuat korban merasa terikat dan sulit membatalkan keberangkatan.
“Kalau mau mundur, korban diancam harus balikin biaya yang sudah dikeluarkan pelaku. Ini jelas bentuk tekanan dan penjeratan supaya korban nggak bisa keluar dari rencana mereka,” tegas Arfan.
Polisi juga mengungkap dugaan pola keberangkatan yang digunakan jaringan tersebut. Berdasarkan keterangan sementara tersangka, korban biasanya diarahkan terlebih dahulu ke Thailand dengan alasan perjalanan wisata.
Setelah berada di negara transit tersebut, proses pengurusan dokumen untuk melanjutkan perjalanan ke Rusia disebut dilakukan di sana.
Polisi kini masih mengembangkan kasus tersebut, termasuk menelusuri dugaan jaringan yang lebih besar. Dari keterangan sementara kedua tersangka, sekitar 200 orang disebut telah diberangkatkan menggunakan skema serupa.
“Kami masih terus mendalami jaringan ini, termasuk menelusuri aliran dana serta memastikan berapa jumlah pasti korban yang sudah sempat berangkat ke luar negeri,” kata Arfan.
Dalam jaringan tersebut, FIK disebut berperan sebagai koordinator harian dan menerima bayaran Rp300 ribu per hari. Sementara STH memperoleh Rp150 ribu per hari.
Keduanya juga disebut mendapatkan komisi tambahan sebesar 600 dolar AS untuk setiap orang yang berhasil direkrut hingga diberangkatkan ke Rusia.
Baca juga: Kasus Jurnalis Ditindak Represif, Kapolresta Bogor Kota Janji Sanksi Anggota Secara Transparan
Polisi menyita sejumlah barang bukti dalam pengungkapan kasus tersebut. Di antaranya paspor milik korban, tiket perjalanan pulang-pergi, bukti pemesanan hotel di negara transit, dua unit ponsel milik tersangka, tangkapan layar percakapan grup WhatsApp, serta bukti transfer pembayaran.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait TPPO, perlindungan pekerja migran, serta aturan pidana lainnya. Mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Polisi masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap jaringan perekrutan, aliran dana, serta memastikan jumlah korban yang telah diberangkatkan maupun yang masih berada dalam proses perekrutan.






