Rekam24.com – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Dasa Warsa, Pekan HAM, dan Inagurasi pada Desember mendatang, kembali disorot.
Hal itu lantaran anggaran penyelenggaraan kegiatan itu berasal dari APBD Kota Bogor, yang disebut oleh DPRD jumlah keseluruhannya mencapai Rp 6 miliar.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi menilai bahwa seharusnya kegiatan tersebut tak perlu menggunakan APBD lantaran APEKSI bukanlah agenda prioritas Pemkot Bogor, serta tak berimplikasi signifikan terhadap kepentingan publik.
“Bahkan sangat mungkin merupakan panggung politik. Saya pikir selama ini kan wali kota termasuk orang yang terlihat “agressif” dalam membangun jaringan ke luar,” ujar Yusfitriadi kepada wartawan.
Selain itu, Yus menilai wali kota sukses mengkonsolidasikan corporate baik BUMN, BUMD maupun perusahaan lain di Kota Bogor.
“Masalahnya bukan pada sudah direncanakan atau tidak direncanakan. Kalau memang sudah direncanakan alangkah baiknya sumber anggaran yang berasal dari APBD dipending,” ucapnya.
Namun ketika urusannya dengan tuan rumah atau delegasi Kota Bogor dan beberapa hal teknis lainnya. Pemkot Bogor bisa berkontribusi, tetapi tidak secara keseluruhan menggunakan sumber APBD.
“Sebab masih banyak permasalah-permasalahan di Kota Bogor yang membutuhkan kehadiran anggaran yang bersumber dari APBD dan itu menyangkut masyarakat Kota Bogor,” jelasnya.
Lebih baik, sambung Yus, anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut dialihkan untuk perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan sekolah negeri di Kota Bogor. Sehingga tak terjadi lagi, kasus seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Juni lalu.
