Rekam24.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa kemajuan signifikan yang diraih Jakarta saat ini tidak terlepas dari peran krusial perempuan, baik di level pengambil kebijakan maupun penggerak di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat membuka diskusi interaktif bertajuk “Para Kartini Masa Kini: Perempuan Memilih” di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/5/2026).
“Jakarta berterima kasih. Penting bagi kita menekankan kesetaraan gender di berbagai sektor,” ujar Pramono. Ia mengungkapkan bahwa hampir separuh jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI saat ini diisi oleh perempuan.
“Bahkan kepala dinas di posisi strategis, seperti yang bertanggung jawab terhadap penanganan banjir, Bappeda, hingga Bapenda adalah perempuan. Isu gender di birokrasi Jakarta relatif sudah tidak ada masalah,” tambahnya.
Baca Juga : DKI Jakarta Sabet Penghargaan Transaksi UMK Terbesar, Nilainya Tembus Rp13,7 Triliun!
Berdasarkan Indeks Pembangunan Gender 2025, Jakarta mencatatkan angka tertinggi di Indonesia, yakni 95,5. Dampak keterlibatan perempuan ini terlihat nyata pada penurunan drastis jumlah RW kumuh, dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026.
Pencapaian ini, menurut Pramono, adalah buah kerja keras para perempuan yang menjadi garda terdepan, seperti kader PKK, Dasawisma, dan Jumantik. Selain itu, kontribusi perempuan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta hingga 5,59 persen dengan inflasi yang terkendali di angka 2,32 persen.
Pramono juga menyoroti cara pandang Gen Z terhadap emansipasi. Menurutnya, bagi generasi muda, sosok Kartini bukan lagi sekadar simbol sejarah, melainkan representasi kemandirian finansial dan kebebasan berekspresi.
Baca Juga : Ada Kirab Budaya 27 Provinsi, Jalur Surken Bogor Ditutup Total Mulai Sore Ini
“Mereka tidak lagi melihat gender sebagai penghalang, melainkan sebagai spektrum kekuatan untuk berkolaborasi secara setara,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, Hani Pramono Anung, menambahkan bahwa pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara menyeluruh. Selain membuka akses, pemerintah wajib menghadirkan rasa aman bagi perempuan, baik di ruang publik maupun digital.
Dalam acara tersebut, dilakukan pula penandatanganan kerja sama dengan PT Transportasi Jakarta terkait pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja, serta penyaluran bantuan usaha bagi pelaku UKM Jakpreneur perempuan disabilitas dan penyintas kekerasan.
