Rekam24.com, Bogor – Pemerintah Kota Bogor mempertegas komitmennya dalam mengawal proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026-2027 agar berjalan transparan dan bebas dari kecurangan. Langkah ini diambil untuk meminimalisir praktik ilegal seperti manipulasi data kependudukan hingga tindakan transaksional yang kerap mencuat setiap tahun.
Instansi terkait, mulai dari Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), telah memaparkan strategi prioritas dalam pembagian kuota siswa di sekolah negeri. Salah satu fokus utama adalah pengetatan verifikasi domisili guna menangkal modus perpindahan Kartu Keluarga (KK) yang sengaja dilakukan demi mendekati sekolah tujuan.
“Tadi sudah dipaparkan oleh Kadis Dukcapil, sudah di-trace dan di-mapping. Kami menemukan adanya modus memindahkan anak dari KK induk agar lebih dekat dengan sekolah target. Sekarang aturan diperketat; anak harus berdomisili bersama ayah dan ibu kandungnya,” tegas perwakilan Pemerintah Kota Bogor.
Baca Juga : Viral! Jawaban Sama Tapi Skor Beda, LCC 4 Pilar Kalbar Tuai Polemik
Lurah, Camat, hingga Babinsa dan Babinkamtibmas juga dikerahkan untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan. Hal ini bertujuan memastikan alamat yang tercantum benar-benar merupakan rumah tinggal, bukan alamat palsu seperti warung, lahan kosong, atau kantor instansi.
Terkait kuota penerimaan, daya tampung SMP Negeri di Kota Bogor tahun ini tercatat sebanyak 7.160 kursi. Angka ini akan diperebutkan oleh sekitar 17.000 lulusan SD di seluruh wilayah Bogor. Meski persaingan masuk sekolah negeri cukup ketat, pemerintah menjamin tidak ada isu kekurangan bangku sekolah secara keseluruhan.
“Ada sekitar 8.000 bangku tambahan di sekolah swasta. Jika digabungkan antara kapasitas negeri dan swasta, daya tampung kita justru masih surplus sekitar 1.000 kursi dibandingkan jumlah kelulusan,” tambahnya.
Terdapat empat jalur utama dalam SPMB kali ini, yaitu jalur Afirmasi, Domisili, Prestasi, dan Mutasi. Pemerintah berharap dengan sistem yang lebih ketat, bibit-bibit kecurangan dapat ditekan sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang adil sesuai aturan yang berlaku.
