Rekam24.com, Jakarta – Dinamika politik nasional menjelang pengisian posisi Wakil Presiden Republik Indonesia pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut pada sejumlah tokoh elite partai. Partai Golkar secara terbuka memetakan setidaknya delapan figur pimpinan partai politik yang dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak memadai untuk diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa daftar figur potensial tersebut tidak terbatas pada barisan partai pendukung pemerintah, melainkan juga mencakup tokoh dari luar koalisi. Pernyataan tersebut disampaikan Doli dalam keterangan resminya pada Jumat (13/11/2026).
Menurut pemetaan internal yang diungkapkan oleh Doli, kedelapan tokoh politik tersebut berasal dari berbagai latar belakang partai besar di parlemen maupun pemerintahan. Dari internal Partai Golkar, muncul nama Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Sementara itu, dari unsur PDI Perjuangan yang berada di luar koalisi pemerintah, nama Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut masuk dalam bursa pertimbangan.
Baca Juga : Ski Air Bogor Sabet Dua Emas, Peluang Juara Umum Masih Terbuka!
Selain dua tokoh tersebut, Partai Gerindra sebagai partai utama pengusung Presiden Prabowo menyumbang tiga nama strategis dalam daftar yang disebutkan oleh Partai Golkar. Ketiga tokoh tersebut merupakan pimpinan teras partai yang saat ini menduduki jabatan vital di lembaga legislatif maupun eksekutif.
Mereka adalah Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Gerindra yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, serta Sekretaris Dewan Pembina Gerindra sekaligus Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Adapun tiga posisi lainnya dalam daftar delapan nama versi Golkar diisi oleh para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, yakni:
Baca Juga : Libas Kota Bandung 19-14, Basket 3×3 Putri Kabupaten Bogor Raih Emas Porprov Jabar 2026
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meskipun dalam pernyataan terpisah AHY sempat menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyodorkan nama calon wakil presiden kepada Presiden.
Doli menekankan bahwa kemunculan kedelapan nama ini didasari oleh rekam jejak panjang para tokoh tersebut dalam mengelola organisasi politik serta pengalaman mereka di pemerintahan.
“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Mereka adalah pimpinan-pimpinan partai politik yang punya pengalaman panjang di politik dan juga di pemerintahan,” kata Doli.
Baca Juga : Tampil Perdana, Kurash Kabupaten Bogor Langsung Sabet 4 Medali di Porprov XV Jabar 2026
Kendati memaparkan sejumlah nama potensial, Partai Golkar menegaskan bahwa hak prerogatif pengusulan nama sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Doli memastikan partainya akan memberikan dukungan penuh terhadap siapa pun figur yang akhirnya dipilih oleh Kepala Negara, baik yang berasal dari kalangan partai koalisi, nonkoalisi, maupun tokoh profesional di luar partai politik.
Proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden ini memiliki landasan hukum yang jelas dan terikat oleh tenggat waktu konstitusional. Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa dua nama kandidat yang akan diajukan oleh Presiden tidak terikat pada keharusan berasal dari partai anggota koalisi.
Berdasarkan jadwal yang dipaparkan oleh Ketua MPR, Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden tersebut kepada pimpinan MPR pada Rabu, 18 November 2026. Penyerahan ini dilakukan tepat dua pekan sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR yang diagendakan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Secara yuridis, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang lowong telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya pada Pasal 46 dan Pasal 47.
Merujuk pada Pasal 46 ayat (2) UU MD3, Presiden memiliki kewajiban untuk mengusulkan dua orang calon wakil presiden beserta kelengkapan berkas persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna diselenggarakan. Selanjutnya, ketentuan pada ayat (3) mengatur bahwa MPR akan melaksanakan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang telah diajukan oleh Presiden tersebut untuk ditetapkan sebagai wakil presiden definitif.
