Rekam24.com, Bogor – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menerima aspirasi masyarakat dari Kecamatan Rumpin, Parung Panjang, dan Cigudeg yang menyampaikan tuntutan secara damai terkait aktivitas pertambangan, Senin (4/5/2026).
Rudy mengapresiasi sikap masyarakat yang menyampaikan aspirasi dengan tertib dan santun. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait persoalan tambang yang saat ini masih dalam tahap evaluasi.
“Ini wujud masyarakat hadir dengan cara yang baik dan santun. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah tambang,” ujarnya.
Baca Juga : Sayembara Logo HJB ke-544: Meneguhkan Semangat “Bogor Nanjeur” dan Keterlibatan Publik
Meski demikian, Rudy meminta agar tambang-tambang yang telah memiliki izin dapat segera dibuka kembali selama proses evaluasi berlangsung. Hal itu dinilai penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, dengan tetap mengedepankan aspek lingkungan.
“Kita sepakat bahwa lingkungan menjadi prioritas utama yang harus dijaga bersama,” tegasnya.
Selain itu, ia menyebut masyarakat terdampak tambang saat ini masih menunggu kejelasan terkait kompensasi dan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga : AYCE Mongolian BBQ di Rooftop Bigland Bogor Hotel
Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga menyoroti rencana pembangunan jalan khusus tambang sebagai solusi jangka panjang. Ia menjelaskan, proyek tersebut telah memasuki tahap penetapan lokasi dan telah diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Target kami di 2026 pembebasan lahan bisa selesai 100 persen, sehingga pembangunan jalan khusus tambang dapat segera dilaksanakan,” katanya.
Menurutnya, keberadaan jalan khusus tambang akan mengurangi dampak terhadap pengguna jalan umum saat aktivitas pertambangan kembali berjalan.
Baca Juga : Hadir di Pernikahan El Rumi, Kakak Rizky Nazar Beberkan Wedding Dream Syifa Hadju
Rudy menambahkan, pembangunan di Kabupaten Bogor membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah provinsi, mengingat kebijakan terkait tambang bukan sepenuhnya kewenangan pemerintah kabupaten.
Ia juga mengungkapkan, kontribusi dari pengusaha tambang terkait pembebasan lahan akan diumumkan secara terbuka setelah operasional tambang kembali berjalan.
Lebih lanjut, Rudy menilai respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap persoalan ini cukup positif, termasuk dengan melibatkan sejumlah universitas dalam kajian kebijakan pertambangan.
“Pemprov tidak diam, mereka sudah melakukan kajian dan kami berharap dalam waktu dekat ada keputusan,” ucapnya.
Ia menekankan, percepatan pembangunan infrastruktur di Bogor membutuhkan dukungan ketersediaan material. Di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak dan potensi kelangkaan material, keberlangsungan tambang dinilai menjadi salah satu faktor penting.
