Rekam24.com, Bogor – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bogor dan Istana Bogor pada Selasa 05 April 2026.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian anggaran pendidikan.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Bogor, Bhakti S. Legawa, menegaskan bahwa salah satu tuntutan substansial mereka adalah mendesak pemerintah untuk menghentikan pengalokasian anggaran pendidikan bagi program Makan Bergizi Gratis.
“Kami menilai itu merupakan bentuk pencederaan konstitusi. Dalam UUD 1945 Pasal 31, ditegaskan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Penggunaan dana tersebut untuk program makan bergizi kami nilai sebagai bentuk pengkhianatan negara terhadap dunia pendidikan di Indonesia,” ujar Bhakti kepada awak media.
Baca Juga : Jamin Kesejahteraan Atlet lewat Perda, Kota Bogor Bakar Semangat Kontingen Porprov XV
Selain persoalan alokasi anggaran, HMI MPO Bogor juga menyoroti kesejahteraan guru honorer yang hingga kini dinilai masih memprihatinkan. Bhakti mengungkapkan bahwa banyak lulusan sarjana keguruan yang merasa tidak memiliki kepastian masa depan karena minimnya jaminan dari pemerintah daerah maupun pusat.
“Kami sering mendengar keluhan kawan-kawan dari disiplin ilmu keguruan. Pasca-lulus, mereka bingung mau ke mana karena negara belum memberikan jaminan nyata. Bagaimana nasib guru honorer ke depan? Ini yang kami pertanyakan,” tambahnya.
Suasana aksi sempat memanas saat massa menilai tidak ada itikad baik dari pimpinan DPRD Kota Bogor untuk menemui mereka. Massa akhirnya memaksakan diri masuk ke area gedung agar tuntutan mereka didengar.
Baca Juga : Puncaki Survei Nasional 2026, Sherly Tjoanda Jadi Gubernur Favorit Anak Muda Indonesia
“Tadi kami sempat memaksakan masuk supaya aspirasi ini didengar. Alhamdulillah, tadi kami akhirnya ditemui oleh Ketua Komisi IV,” jelas Bhakti.
Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD Kota Bogor melalui Komisi IV menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi para mahasiswa.
“Mereka berkomitmen dan berjanji akan menyampaikan tuntutan ini langsung ke Komisi X DPR RI. Kami berharap ini bukan sekadar janji atau bentuk pengkhianatan terhadap aspirasi yang kami sampaikan,” tutupnya.
