Rekam24.com, Bogor – Polemik terkait laporan dugaan maladministrasi dalam pemberhentian jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor akhirnya menemui titik terang.
Pelapor, Agung B., menyampaikan klarifikasi resmi sekaligus mengakui adanya kesalahpahaman dalam persoalan tersebut.
Ia menegaskan bahwa laporan yang sebelumnya dilayangkan ke Ombudsman RI merupakan inisiatif pribadi dan tidak melibatkan pihak lain.
Baca Juga : Reza Artamevia Buka Suara Soal Kedekatan Zahwa Massaid dan Jefri Nichol, ‘Jarang Dekat dengan Cowok’
“Informasi yang menyebut adanya keterlibatan banyak ASN atau aksi demonstrasi tidak benar. Saya adalah satu-satunya pelapor,” ujarnya, Selasa, 17 Maret 2026.
Menurutnya, langkah pelaporan tersebut didorong oleh faktor emosional, terutama keinginannya untuk tetap bertugas di unit kerja sebelumnya. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.
Selain itu , kata dia menyadari bahwa kebijakan mutasi dan penataan jabatan merupakan bagian dari mekanisme yang lazim dalam birokrasi pemerintahan.
Baca Juga : Setahun Jalani Penahanan, Nikita Mirzani Diduga Alami Kerugian Lebih Rp200 Miliar
Ia pun memastikan akan mencabut laporan yang telah disampaikan ke Ombudsman RI sebagai bentuk klarifikasi dan tanggung jawab.
Tak hanya itu, Agung juga menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Kabupaten Bogor serta masyarakat atas informasi yang sempat berkembang di ruang publik.
“Saya memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Ini menjadi pembelajaran bagi saya secara pribadi,” katanya.
Agung turut meluruskan bahwa dugaan maladministrasi yang sempat ia sampaikan sebelumnya tidak terbukti dan murni akibat kesalahpahaman. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah pernyataan yang beredar di media sosial maupun pemberitaan bukan berasal dari dirinya.
Baca Juga : Profil Naya Anindita: Mantan Kru Mata Najwa yang Kini Jadi Sutradara Blockbuster
Menutup pernyataannya, Ia berharap persoalan ini tidak berlarut-larut dan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama dalam menyikapi dinamika di lingkungan birokrasi.
“Kami berharap ini tidak menjadi polemik berkepanjangan dan bisa diambil hikmahnya,” tutupnya.
Pernyataan klarifikasi ini, menurutnya, dibuat secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Ia pun menyampaikan doa agar Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua.
