Rekam24.com, Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan komitmennya dalam menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat penyalahgunaan narkotika, menyusul terungkapnya seorang pegawai P3K paruh waktu di Kecamatan Klapanunggal yang mengonsumsi sabu.
Pemkab Bogor memastikan, penanganan kasus tersebut tidak hanya dilakukan melalui proses hukum, tetapi juga melalui mekanisme kepegawaian yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.
“Pemerintah Kabupaten Bogor akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami tidak akan menutup-nutupi jika ada aparatur yang terlibat,” ujar pernyataan resmi Pemkab Bogor.
Baca Juga : Polres Bogor Ungkap 113 Kasus Narkoba, 155 Tersangka Diamankan Selama Januari–Mei 2026
Selain itu, proses hukum yang sedang berjalan tetap dihormati dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, proses administrasi kepegawaian juga akan berjalan secara simultan.
Pemkab Bogor menegaskan, upaya pemberantasan narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi komitmen bersama seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah.
Kasus ini menjadi perhatian serius, mengingat aparatur pemerintah diharapkan mampu menjadi contoh bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab Bogor menekankan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi penyalahgunaan narkotika.
Baca Juga : Oknum ASN Kabupaten Bogor Terjerat Narkoba Kini Jalani Rehabilitasi
“Pemerintah harus hadir dalam kondisi bersih dan bebas dari narkotika. Ini komitmen kami untuk menciptakan pemerintahan yang sehat dan berintegritas,” lanjutnya.
Pemkab Bogor juga memastikan akan terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Jika ke depan ditemukan kasus serupa, tindakan tegas akan kembali diberlakukan tanpa kompromi.
“Ini peringatan keras bagi seluruh aparatur. Jangan coba-coba terlibat narkoba, karena pasti akan ditindak tegas,” tegasnya.
