Rekam24.com, Bogor – Program Makan Bergizi (MBG) yang digagas pemerintah kini tengah mengalami bersih-bersih besar-besaran. Di bawah kepemimpinan baru Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, langkah tegas langsung diambil untuk memberantas berbagai macam praktik culas, mulai dari dapur fiktif, sertifikasi higienis palsu, monopoli harga supplier, hingga praktik jual beli titik yang melibatkan para “makelar” proyek.
Berikut adalah rangkuman investigasi mendalam dan transformasi total pengelolaan MBG yang humanis, bernilai SEO tinggi, dan dikemas layaknya berita eksklusif media nasional.
Kepala BGN, Sudaryono, mengungkapkan sejumlah temuan mencengangkan di lapangan yang dinilai sebagai “demonstrasi kebodohan” dalam penyediaan makanan bagi masyarakat. Banyak dapur yang dibangun asal-asalan tanpa mengindahkan standar Kesehatan, Higienis, dan Sanitasi (SLHS).
Baca Juga : Porprov Jabar 2026: Kota Bogor Matangkan Venue & Sisa Defisit Anggaran
Lokasi Tak Masuk Akal: Ditemukan dapur yang berdiri tepat di samping kandang babi—dengan area memasak di bagian bawah dan sarang burung walet di bagian atas.
Kelalaian Fatal di Berbagai Daerah:
Karo: Pembelian ikan yang tidak muat di dalam freezer, sisanya justru dibiarkan di suhu ruangan selama lebih dari 12 jam sebelum akhirnya dimasak kembali.
Cirebon: Penggunaan telur puyuh yang sudah dikupas matang di luar tanpa kejelasan asal-usul, waktu memasak, maupun kebersihan tangan penjamah makanan.
Bogor: Penggunaan bumbu kacang sate instan jadi yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
“Sehingga ada dapur-dapur yang berdiri sebelahnya kandang babi, di bawah masak, di atas sarang burung walet. Ini insane, ini gila. Ini enggak bisa diteruskan, ini menurut saya adalah demonstrasi kebodohan,” tegas Sudaryono.
Akibat pelanggaran berat ini, BGN tidak main-main. Lebih dari 2.000 dapur yang tidak memenuhi syarat higienis dan sanitasi telah ditutup secara permanen di berbagai wilayah seperti Karo, Semarang, dan Blora.
Sebelum era pembersihan total, ditemukan banyak kejanggalan administratif yang merugikan keuangan negara. Salah satunya adalah temuan sekitar 400 rekening Virtual Account (VA) ganda yang belum beroperasi namun sudah terisi dana dengan total fantastis mencapai Rp414 miliar.
“Setelah dicek ternyata ada isinya, totalnya 414 miliar. Jadi, dapurnya belum beroperasi, rekeningnya sudah diisi. Itu kemudian kami sisir, kami kembalikan ke kas negara,” ujar Sudaryono menjelaskan temuan rekening fiktif tersebut.
Baca Juga : Transformasi Angkot Bogor, Era Baru Moda Transportasi Modern dan Ramah Difabel
Selain itu, sistem insentif lama yang dinilai tidak masuk akal juga resmi dihentikan:
Subsidi Buta: Dulu, dapur yang jelek, tidak punya sertifikat higienis, bahkan tidak melayani porsi sesuai tetap dibayar tetap sekitar RpX juta per hari.
Transformasi Kebijakan: Saat ini, aturan ditegakkan dengan tegas. Jika sebuah dapur ditutup karena melanggar aturan, maka insentif atau aliran dana operasionalnya harus langsung dihentikan detik itu juga.
BGN juga menyoroti jeritan peternak dan stabilitas harga bahan pangan akibat rantai pasok yang tidak sehat. Harga telur di tingkat supplier sempat ditekan serendah mungkin, membuat harga acuan pemerintah sulit diangkat.
“Pak Mentan telepon saya untuk kemudian menu telur ini lebih sering. Orang sampai bosan makan telur, tapi harga telur enggak naik. Kenapa? Karena dapur-dapur itu tetap membeli telur di harga pasar yang rendah itu,” ungkap Sudaryono.
Baca Juga : Polisi Ungkap Pembunuh Suporter Persib di Sukaraja Hobi Tawuran, Korban Dibacok Membabi Buta!
Era MBG 2.0 menandai babak baru penegakan integritas. Kepala BGN secara terbuka menyatakan perang terhadap para calo proyek dan yayasan “penumpang gelap” yang hanya duduk diam tanpa keringat namun mengeruk keuntungan miliaran rupiah per hari dari hasil kutipan setoran mitra di lapangan.
“Bayangkan, enggak keringat, duduk-duduk garuk-garuk dengkul, dapat miliaran rupiah sehari cuma karena urusan ngutip-ngutip uang. Tidak bisa lagi dibiarkan!” tegas Sudaryono.
Bahkan, tekanan datang dari berbagai pihak—termasuk rekan dekat, teman satu partai, hingga orang-orang yang mengaku sebagai keluarga (sepupu atau ponakan dadakan yang jumlahnya melonjak drastis sejak menjabat). Namun, Sudaryono menegaskan bahwa taruhan program keselamatan gizi anak bangsa jauh lebih besar daripada sekadar menjaga relasi pertemanan.
Baca Juga : Bumbu Kacang dari Pihak Ketiga Diduga Jadi Penyebab Keracunan Siswa di Dramaga
“Ada yang protes, ‘Mas Dar, mbok kiro dapat titik itu dulu juga bayar.’ Jadi dia ternyata bayar juga dapat titik, terus bikin yayasan, jadi calo. Sedihnya, yang ngomong begitu itu orang yang saya kenal baik… Tapi dalam hal ini, pertaruhan programnya jauh lebih besar daripada sekadar berkawan,” pungkasnya.
Kini, Perjanjian Kerja Sama (PKS) dievaluasi ulang. Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto berdiri sepenuhnya di pihak mitra yayasan atau pekerja di lapangan yang benar-benar mengeluarkan keringat dan modal untuk membangun serta menjalankan dapur, bukan para calo yang hanya numpang nama.
Belajar dari berbagai guncangan kasus korupsi, jual beli titik, dan pengadaan fiktif di awal tahun, BGN merombak total sistem pengawasan sejak 22 Juli. Prinsip kepercayaan mutlak (blind trust) ditinggalkan, diganti dengan pengawasan ketat berbasis kontrol sistem yang transparan:
“Saya diajari oleh seorang senior yang mengatakan bahwa trust is good, but control is better. Saya tidak mungkin menggantungkan program yang besar ini hanya karena saya percaya kepala dapur pasti bekerja dengan baik. Enggak bisa,” tegas Sudaryono.
Langkah pengamanan sistem ini diperkuat melalui, Layanan Pengaduan Resmi: Segala bentuk titipan proyek, WA pribadi, atau lobi-lobi jalur belakang untuk urusan dapur dipastikan tidak akan dilayani. Aduan dan komunikasi kini dialihkan melalui saluran resmi berbasis digital (email dan sistem pengaduan terpusat).
Pembersihan Internal: Seluruh jajaran eselon satu dan pimpinan dirombak dengan figur-figur berintegritas tinggi yang bekerja menggunakan hati nurani demi kesuksesan program nasional.
