Rekam24.com, BOGOR KOTA – Pusat kantor pemerintahan baru akan menjadi pilot project dari penataan kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Di Indonesia belum ada kabupaten/kota yang memiliki satu komplek perkantoran yang saling terintegrasi.
Di Kota Bogor saat ini tahapan pembangunan Pusat Kantor Pemerintahan baru sudah sampai pada penyiapan lahan, pembukaan lahan, pembangunan akses jalan, site plan, hingga DED.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan Kawasan Pusat Pelayanan Masyarakat Kota Bogor nantinya akan mengakomodir 21 OPD yg selama ini tersebar di beberapa tempat.
“Saat ini sedang proses pembangunan akses jalan dari arah Perumahan Danau Bogor Raya ke lokasi lahan seluas 6 Ha,” katanya kepada Rekam24.com, Rabu (3/4/2024).
Pusat pemerintahan baru Kota Bogor ini memiliki akses strategis baik dari dalam kota maupun luar kota untuk.
” Tahun ini akses disambungkan melalui Perumahan Bogor Raya City menuju Jalan Parung Banteng dan Exit Toll Bogor Selatan atau R3,” ucapanya
Dedie menambahkan Sudah barang tentu aksesibilitas, sarana dan prasarana penunjang menjadi penting dalam pembangunan ini termasuk Masjid dan Lapangan Olahraga yang akan dibangun sebagai bagian dari fasilitas di dalam kawasan ini.
Dalam memuluskan rencana tersebut tahapan yang kini sedang dilakukan adalah pembuatan Detail Engineering Design (DED).
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor Muhamad Hutri mengatakan saat ini rencana pembuatan DED sudah masuk dalam proses lelang di Unit layanan pengadaan (ULP).
“Iya DED untuk kantor pemerintahan baru yang di katulampa sudah masuk proses lelang,” katanya kepada Rekam24.com, Rabu (3/4/2024).
Saat ini sudah berbagai perusahaan mendaftar untuk mengikuti proses lelang DED yang tahapannya sudah sampai upload dokumen.
Dilihat dari LPSE Kota Bogor HPS pagu anggaran Ded perencanaan perkantoran terpadu katulampa sebesar Rp 1.749.600.000 menggunakan anggaran APBD Kota Bogor.
Secara umum nantinya pekerjaan tersebut akan mengerjakan aspek detail dari Tersusunnya dokumen ded perencanaan perkantoran terpadu katulampa, yang meliputi perhitungan desain, spesifikasi teknis, daftar kuantitas/daftar keluaran.
“Kemudian juga mencakup Perkiraan biaya, metode pelaksanaan, penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan, kebutuhan sumber daya konstruksi serta rantai pasokanya, metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan, rencana penjamin mutu pekerjaan konstruksi rencana keselamatan,”ujarnya.
Kepala Bapperida Kota Bogor Rudy Mashudi mengatakan Secara umum, alokasi ruang untuk membangun kantor pemerintahan baru di wilayah timur, diharapkan menjadi bagian dari proses redistribusi ruang yang selama ini berpusat di Bogor Tengah sebagaimana konsep Rencana Tata Ruang dalam RTRW dan RDTR.
“Selain itu, jika melihat kondisi kantor-kantor dinas yang menyebar dan beberapa dalam kondisi kurang representatif akan memberikan dampak pada pelayanan publik bagi warga masyarakat,” ujarnya.
Sehingga diharapkan dengan berkumpulnya kantor-kantor dinas dalam satu lingkungan dan dalam kondisi baik, akan memberikan kemudahan bagi warga yang akan mendapatkan layanan.
“Faktor lainnya adalah dukungan pemerintah pusat dengan memberikan hibah lahan seluas 6 Ha di Katulampa Bogor Timur yang diperuntukkan penggunaannya untuk kantor pemerintahan. tahun 2024 ini sedang disusun Detail Engineering Desain (DED) oleh Dinas PUPR, setelah sebelumnya dilakukan kajian awal tentang kawasan pemerintahan ini,” ucapnya.
Tentu untuk itu lanjut Rudy dalam proses pembangunannya nanti akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
