Rekam24.com, Jakarta – Tepat di momentum Hari Kebangkitan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Agenda ini menjadi pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Acara yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Selasa (20/5/2026) ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta para Wakil Ketua DPR RI. Sebelum sidang dimulai, jajaran pimpinan negara tersebut sempat melakukan sesi foto bersama.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan formal, melainkan sebuah instrumen perjuangan untuk membangun bangsa.
Baca Juga : Dinkes Kabupaten Bogor Kejar Penerbitan SLHS SPPG, Baru 40 Persen yang Terbit
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, memperkokoh sendi-sendi ekonomi, dan memastikan setiap warga negara hidup lebih sejahtera. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita UUD 1945,” ujar Prabowo Subianto.
Di tengah tensi geopolitik dan geoekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, Presiden menekankan pentingnya menjaga optimisme ekonomi nasional. Dinamika global saat ini dinilai berdampak langsung pada kondisi domestik, sehingga kehadiran fisik Presiden di parlemen menjadi hal yang krusial.
“Oleh karena itu, melihat kondisi yang kita hadapi saat ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” imbuh Presiden Prabowo.
Baca Juga : Jalur Menuju Lembah Sunyi Mandalawangi, Perjuangan Dan Ringkih
Pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan tepat sasaran. Anggaran ke depan akan difokuskan untuk mendukung agenda prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, ketua umum partai politik, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
