Rekam24.com, Bogor – Pengawalan masyarakat sipil terhadap integritas posisi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim kian intensif.
Usai menyerahkan surat terbuka secara resmi ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Yayasan Literasi Keadilan Iklim Indonesia (ICJL Foundation) kini menggalang dukungan masyarakat luas melalui platform petisi daring di Change.org.
Hingga Rabu (4/11/2026), kampanye tersebut mencatat keterlibatan publik yang cukup masif.
Baca Juga : Tujuh Petarung Muaythai Kabupaten Bogor Tembus Semifinal Porprov XV Jabar 2026
Unggahan petisi di media sosial telah menjangkau lebih dari 2.000 pengguna, dibagikan ulang sebanyak 500 kali, serta mengumpulkan sekitar 300 tanda tangan dari berbagai lapisan masyarakat.
Gerakan ini mendulang dukungan dari figur publik dan aktivis kenamaan, termasuk penggiat HAM Usman Hamid serta pakar lingkungan Iqbal Damanik.
Keterlibatan tokoh lintas sektor ini mengindikasikan bahwa independensi diplomasi iklim bukan semata urusan komunitas lingkungan, melainkan isu integritas tata kelola negara yang disorot publik secara luas.
Baca Juga : Keras, Ozzy Sudiro Tantang Sentul City Adu Data Lahan Palm Boko
Ketua ICJL Foundation sekaligus pakar sosio-ekologis, Firdaus Cahyadi, menjelaskan bahwa langkah penggalangan petisi ini merupakan kelanjutan alami dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah dilayangkan ke istana.
“Diplomasi iklim Indonesia membutuhkan figur yang memiliki independensi penuh serta integritas tinggi. Sangat sulit meyakinkan dunia internasional mengenai komitmen transisi energi jika posisi diplomasi strategis ini diisi oleh sosok yang punya rekam jejak di industri energi fosil,” tegas Firdaus.
Kritik terhadap posisi kepemimpinan diplomasi iklim ini dinilai kian krusial mengingat Indonesia akan menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. ICJL menilai bahwa kepemimpinan iklim Indonesia di tingkat global harus ditopang oleh prinsip tata kelola yang bebas dari potensi benturan kepentingan (conflict of interest).
Melalui kampanye ini, ICJL mengimbau masyarakat untuk terus memperkuat akuntabilitas pejabat publik dalam menentukan arah kebijakan ekologi nasional.
