Rekam24.com, Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah senantiasa terbuka terhadap kritik. Namun, ia meminta agar kritik yang disampaikan tidak sampai mengaburkan berbagai capaian yang telah diraih melalui lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
“Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tetapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” ujar Teddy dalam tayangan resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Pernyataan tersebut merupakan respons atas kritik yang dilontarkan Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Dino menyoroti serangkaian lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri selama 1,5 tahun terakhir. Dalam tayangan berdurasi lebih dari enam menit, Teddy membeberkan delapan poin klarifikasi atas pernyataan Dino di media sosial.
Baca Juga : King Cobra Masuk Garasi Rumah Warga di Parung Panjang, Damkar Bogor Lakukan Evakuasi
Mengawali jawabannya, Teddy menyampaikan apresiasi atas masukan tersebut. “Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir Beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan,” tuturnya.
Teddy kemudian menjawab kritik tersebut secara runut. Terkait sorotan Dino atas besarnya biaya perjalanan luar negeri Kepala Negara, Teddy menegaskan bahwa seluruh biaya tambahan di luar anggaran negara ditanggung sepenuhnya oleh Presiden Prabowo secara pribadi.
Mengenai jumlah rombongan, Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo justru telah memangkas jumlahnya secara signifikan hingga lebih dari separuhnya dibanding periode sebelumnya.
Baca Juga : Bukan Tegang, Deddy Corbuzier Malah Sukses Bikin Dokter Bingung Sebelum Operasi
“Kalau dulu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya hanya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” jelasnya.
Sebelumnya, Dino menyarankan agar jadwal lawatan luar negeri Presiden dipetakan minimal setahun sebelumnya dan diumumkan kepada publik sebelum keberangkatan. Menanggapi hal ini, Teddy menjelaskan bahwa jadwal terbagi menjadi dua jenis. Pertama, jadwal tahunan yang sudah terencana seperti KTT ASEAN, G20, APEC, BRICS, dan Sidang Majelis Umum PBB. Kedua, jadwal mendesak yang muncul seiring dinamika global, seperti krisis di Timur Tengah dan situasi di Palestina.
Terkait frekuensi lawatan yang dinilai terlalu sering, Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo memulai kepemimpinannya di tengah kondisi dunia yang dilanda berbagai krisis. Oleh sebab itu, membangun kedekatan personal yang erat dengan para pemimpin dunia sejak awal menjadi suatu keharusan.
Baca Juga : Dedie A Rachim Tegaskan Penataan Jalan Dadali Demi Keselamatan Publik
“Kita harus panen hubungan yang baik. Bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan, dan begitu pula sebaliknya,” kata Teddy.
Ia menambahkan bahwa gaya diplomasi Presiden Prabowo bertumpu pada pendekatan personal, baik secara terbuka maupun tertutup.
“Salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan atau seremonial. Kita harus melihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini,” pungkasnya.
