Rekam24.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026). Usai pelantikan, Said Iqbal menegaskan komitmennya untuk segera menyampaikan laporan serta analisis kebijakan terkait kesejahteraan buruh langsung kepada Presiden.
“Beberapa hal yang mungkin nanti (dilaporkan), karena saya kan langsung memberikan laporan ke Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesneg,” ujar Said Iqbal.
Salah satu poin krusial yang akan dilaporkannya adalah mengenai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Menurut Said Iqbal, pertumbuhan yang tinggi harus berjalan selaras dengan redistribusi kekayaan yang merata serta kesetaraan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat.
Baca Juga : Resmi! Nanik S. Deyang Pimpin Badan Gizi Nasional, Said Iqbal Jadi PKP
“Dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata dan kesetaraan kesempatan. Kalau bahasa sederhana kami: kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami,” tegasnya.
Mengenai kesejahteraan pekerja, Said Iqbal menggarisbawahi tiga fokus utama yang menjadi fondasi perjuangannya ke depan, yaitu kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial. Tiga poin ini akan dirumuskan menjadi bahan pertimbangan dan saran kebijakan bagi Presiden Prabowo.
“Tiga hal inilah yang akan kami fokuskan; memberikan saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh,” tambah Said Iqbal.
Baca Juga : Kolektor Terobsesi Ditangkap Usai Curi Tanaman Konservasi Langka di Kebun Raya Bogor
Selain masalah pengupahan yang layak di dalam negeri, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang dinilai masih membutuhkan perhatian besar dari negara. Untuk menyelaraskan gagasan-gagasan tersebut, Said Iqbal berencana segera berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait.
Penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus ini diharapkan mampu memperkuat komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi nasional berdampak nyata bagi seluruh masyarakat.
